Setiap kali pemerintah mengganti kurikulum, pertanyaan yang sama selalu muncul di ruang guru, grup WhatsApp orang tua, hingga forum diskusi mahasiswa pendidikan: apakah perubahan kurikulum berarti sistem sebelumnya tidak berhasil sehingga harus diganti?

Pertanyaan ini wajar. Sejak kemerdekaan, Indonesia sudah berkali-kali mengubah kurikulum nasional. Namun perubahan kurikulum sebenarnya bukan sekadar mengganti dokumen, buku, atau istilah baru yang harus dihafal guru. Kurikulum berubah karena cara belajar berubah, kebutuhan siswa berubah, dan tantangan zaman yang dihadapi generasi muda pun ikut berubah.

Kurikulum Merdeka lahir dari rangkaian sebab yang cukup panjang: evaluasi terhadap capaian belajar siswa, dampak pandemi COVID-19, hingga kebutuhan menyiapkan generasi yang mampu berpikir kritis di tengah perubahan zaman yang cepat. Sebelum masuk lebih jauh ke alasan-alasan tersebut, ada baiknya memahami dulu konsep dasar Kurikulum Merdeka sebagai pijakan awal.

Artikel ini akan mengupas tuntas mengapa Indonesia mengambil keputusan besar ini — mulai dari akar masalah, data pendukung, hingga makna perubahan tersebut bagi masa depan pendidikan nasional.

Perubahan Kurikulum adalah Bagian dari Evolusi Pendidikan Indonesia

Sebelum membahas alasan spesifik di balik Kurikulum Merdeka, penting untuk melihat konteks yang lebih besar. Indonesia bukan baru pertama kali mengubah kurikulum. Sepanjang sejarah, kurikulum nasional sudah mengalami banyak kali penyesuaian, di antaranya:

• Kurikulum 1947 — kurikulum pertama pasca-kemerdekaan, masih sangat sederhana dan berfokus pada pembentukan karakter kebangsaan.
• Kurikulum 1968 — penyesuaian pertama setelah 1947, lebih menekankan pendidikan berbasis Pancasila.
• Kurikulum 1975 — mulai mengenalkan pendekatan berbasis tujuan pembelajaran yang lebih terstruktur.
• Kurikulum 1984 — dikenal dengan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA).
• Kurikulum 1994 — upaya memadukan pendekatan tujuan dan proses.
• Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 — mulai mengenalkan konsep kompetensi sebagai capaian belajar.
• Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 — memberi ruang lebih besar bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum sendiri.
• Kurikulum 2013 (K13) — menekankan pendekatan saintifik dan penguatan karakter secara lebih sistematis.
• Kurikulum Merdeka (2022–sekarang) — dikembangkan sebagai respons terhadap pemulihan pembelajaran pascapandemi dan penguatan pembelajaran berbasis kompetensi, dengan fokus pada fleksibilitas, kompetensi esensial, dan pembelajaran berpusat pada siswa.

Pola yang terlihat jelas dari daftar ini: kurikulum di Indonesia memang didesain untuk terus disesuaikan seiring waktu. Setiap generasi kurikulum lahir sebagai respons terhadap masalah yang dihadapi pada masanya. Kurikulum Merdeka pun tidak berbeda — ia adalah jawaban atas tantangan pendidikan yang muncul menjelang dan selama era 2020-an.

Masalah Pendidikan Indonesia Sebelum Kurikulum Merdeka

Untuk memahami mengapa perubahan ini terjadi, kita perlu melihat dua masalah besar yang menjadi latar belakang utamanya: tantangan literasi-numerasi jangka panjang, dan learning loss akibat pandemi.

Tantangan Literasi dan Numerasi Berdasarkan Data PISA

Salah satu tolok ukur yang paling sering dijadikan rujukan untuk menilai kualitas pendidikan suatu negara adalah Programme for International Student Assessment (PISA), studi internasional yang diselenggarakan oleh OECD setiap tiga tahun untuk mengukur kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains siswa usia 15 tahun di lebih dari 80 negara.

Data PISA menunjukkan pola yang konsisten pada capaian siswa Indonesia:

PISA 2018:

• Literasi membaca: 371
• Matematika: 379
• Sains: 396

PISA 2022:

• Literasi membaca: 359
• Matematika: 366
• Sains: 383

Skor Indonesia pada ketiga bidang tersebut mengalami penurunan sekitar 12–13 poin dibanding hasil 2018. Kemendikbudristek sendiri menjelaskan bahwa penurunan ini sangat terkait dengan penutupan sekolah selama hampir dua tahun akibat pandemi COVID-19, karena survei PISA 2022 dilakukan tepat setelah masa pandemi berakhir.

Menariknya, meski skor absolut turun, peringkat Indonesia justru naik 5 hingga 6 posisi dibanding 2018. Hal ini menunjukkan bahwa posisi relatif Indonesia meningkat dibandingkan negara lain yang mengalami penurunan skor lebih besar, karena rata-rata penurunan skor global cenderung lebih tajam dibanding penurunan skor Indonesia pada periode yang sama.

Namun demikian, angka ini tidak bisa dianggap sebagai prestasi yang memuaskan. Skor Indonesia masih jauh di bawah rata-rata negara-negara OECD, yang berkisar di angka 480–490 untuk ketiga bidang tersebut. Bahkan untuk kemampuan sains, skor 383 pada PISA 2022 menempatkan siswa Indonesia pada level kemampuan dasar — mampu mengidentifikasi fenomena ilmiah sederhana, namun belum mampu menggunakan konsep abstrak untuk menjelaskan fenomena yang lebih kompleks atau menyusun hipotesis secara mandiri.

Selain PISA, pemerintah juga memiliki instrumen evaluasi domestik bernama Asesmen Nasional (AN), yang mulai digunakan sejak 2021 untuk melengkapi PISA dengan gambaran kualitas pendidikan yang lebih komprehensif di tingkat sekolah dan daerah. Kombinasi data dari kedua instrumen inilah yang menjadi dasar empiris bagi pemerintah dalam merancang kebijakan kurikulum, termasuk Kurikulum Merdeka. Data ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih menjadi tantangan besar yang butuh intervensi kebijakan jangka panjang, bukan sekadar respons sesaat terhadap satu momen krisis.

Learning Loss Akibat Pandemi

Selain tantangan literasi-numerasi yang sudah ada sebelum pandemi, COVID-19 memperparah keadaan lewat fenomena yang dikenal sebagai learning loss — hilangnya capaian belajar akibat gangguan proses pendidikan.

Selama pandemi, sekolah-sekolah di Indonesia ditutup dalam waktu yang cukup lama, memaksa pembelajaran jarak jauh (PJJ) dilakukan secara masif. Kondisi ini memunculkan sejumlah persoalan baru:

• kesenjangan akses terhadap perangkat dan koneksi internet antar wilayah,
• penurunan keterlibatan dan motivasi belajar siswa,
• beban tambahan bagi guru untuk beradaptasi dengan pembelajaran daring,
• kesenjangan capaian belajar antar kelompok sosial-ekonomi yang semakin lebar.

Sebagai respons cepat, pada Agustus 2020 Kemendikbud menerbitkan Kurikulum Darurat — versi penyederhanaan dari Kurikulum 2013 yang mengurangi kompetensi dasar di setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa bisa lebih fokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat.

Hasil evaluasi terhadap kebijakan ini cukup meyakinkan. Sekolah yang menerapkan Kurikulum Darurat terbukti mengalami dampak learning loss yang lebih kecil dibandingkan sekolah yang tetap menggunakan kurikulum reguler secara penuh, baik pada capaian literasi maupun numerasi. Temuan ini menunjukkan bahwa penyederhanaan kurikulum dapat membantu sekolah memprioritaskan kompetensi yang paling penting selama kondisi krisis — dan temuan inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar penting bagi lahirnya Kurikulum Merdeka.

Kurikulum Darurat membuktikan satu hal penting: ketika kurikulum disederhanakan dan difokuskan pada kompetensi esensial, siswa justru bisa belajar lebih efektif — bukan lebih sedikit.

Evaluasi terhadap Kurikulum 2013

Penting untuk ditegaskan sejak awal: peralihan ke Kurikulum Merdeka bukan berarti Kurikulum 2013 gagal total. K13 memiliki sejumlah kontribusi nyata terhadap sistem pendidikan Indonesia, di antaranya:

• penguatan pendidikan karakter secara lebih terstruktur,
• pengenalan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran,
• penetapan standar kompetensi yang lebih terukur secara nasional.

Namun di sisi lain, penerapan K13 di lapangan menghadapi sejumlah tantangan implementasi yang cukup nyata dirasakan oleh guru dan sekolah:

1. Materi terlalu padat. Banyak guru pada akhirnya lebih fokus mengejar target “menyelesaikan materi” sesuai jadwal, ketimbang memastikan siswa benar-benar memahami konsep yang diajarkan.

2. Beban administrasi guru cukup kompleks. Guru dituntut menyusun dokumen perencanaan seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang relatif rinci dan membutuhkan waktu penyusunan cukup besar, sehingga menyita waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk persiapan mengajar yang lebih substansial.

3. Fleksibilitas yang terbatas. Guru memiliki ruang gerak yang sempit untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa, kondisi daerah, atau kebutuhan spesifik di kelasnya masing-masing — padahal kondisi setiap sekolah di Indonesia sangat beragam.

Ketiga tantangan ini menjadi pelajaran penting yang kemudian menjadi dasar perancangan Kurikulum Merdeka: bagaimana menciptakan kurikulum yang tetap berorientasi kompetensi, tetapi lebih ringkas, lebih fleksibel, dan lebih mudah diadaptasi oleh guru di berbagai kondisi.

Dari Pemulihan Pembelajaran Menuju Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka tidak muncul secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari proses evaluasi dan eksperimen kebijakan yang berjalan bertahap selama beberapa tahun:

2020 — Pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan memaksa penutupan sekolah secara luas.

2020–2021 — Kemendikbud menerbitkan Kurikulum Darurat sebagai respons cepat untuk memitigasi learning loss, dan mulai mengevaluasi dampaknya terhadap capaian belajar siswa.

2022 — Kurikulum Merdeka resmi diperkenalkan dan mulai diterapkan secara bertahap serta sukarela di satuan pendidikan melalui program Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).

2023 — Data Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan menunjukkan bahwa satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka mengalami peningkatan pada aspek literasi, numerasi, karakter, dan inklusivitas pembelajaran.

2024 — Melalui Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, Kurikulum Merdeka resmi ditetapkan sebagai kurikulum nasional untuk jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, menggantikan berbagai peraturan turunan Kurikulum 2013 sebelumnya. Satuan pendidikan yang masih menggunakan Kurikulum 2013 diberi masa transisi hingga tahun ajaran 2025/2026, dengan Kurikulum Merdeka wajib diterapkan paling lambat pada tahun ajaran 2026/2027 (dan 2027/2028 untuk daerah 3T — terdepan, terluar, tertinggal), sesuai ketentuan transisi yang berlaku saat artikel ini diterbitkan.

Rangkaian tahapan ini menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka merupakan hasil dari proses kebijakan yang terukur, bukan keputusan yang diambil secara mendadak tanpa dasar evaluasi. Untuk memahami perubahan struktur dan pendekatan antara kedua kurikulum tersebut secara lebih rinci, silakan baca juga perbedaan Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013.

Lima Alasan Utama Indonesia Beralih ke Kurikulum Merdeka

Berdasarkan seluruh konteks di atas, berikut adalah lima alasan utama yang mendasari peralihan Indonesia ke Kurikulum Merdeka.

1. Mengatasi Learning Loss dan Pemulihan Pembelajaran

Bukti dari efektivitas Kurikulum Darurat selama pandemi menjadi dasar kuat bahwa penyederhanaan kurikulum membantu pemulihan pembelajaran. Kurikulum Merdeka melanjutkan prinsip ini secara permanen — bukan hanya sebagai kebijakan darurat sementara, tetapi sebagai fondasi jangka panjang. Alasan ini menjadi titik awal historis dari seluruh rangkaian perubahan: dari krisis pandemi, lahir evaluasi kebijakan, yang kemudian mendorong penyederhanaan kurikulum secara permanen.

2. Fokus pada Kompetensi Esensial

Salah satu masalah terbesar K13 adalah materi yang terlalu padat, sehingga guru kerap terjebak mengejar penyelesaian materi ketimbang memastikan pemahaman siswa. Kurikulum Merdeka menjawab masalah ini dengan memprioritaskan kompetensi inti yang benar-benar relevan dan mendalam, bukan sekadar cakupan materi yang luas namun dangkal.

3. Memberikan Fleksibilitas kepada Guru

Guru diberi keleluasaan lebih besar untuk menentukan strategi pembelajaran, memilih perangkat ajar, dan menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa serta karakteristik daerahnya. Fleksibilitas ini menjadi salah satu perbedaan mendasar dibanding K13 yang cenderung lebih seragam. Untuk memahami perbandingan lebih detail, silakan baca perbedaan Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013.

4. Mendorong Pembelajaran Berpusat pada Siswa

Kurikulum Merdeka menempatkan siswa sebagai pusat proses belajar, bukan sekadar penerima informasi pasif. Pendekatan ini konsisten dengan prinsip student-centered learning yang semakin diakui efektivitasnya dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam dan tahan lama.

5. Menyiapkan Kompetensi Abad ke-21

Dunia kerja dan kehidupan sosial di masa depan menuntut kompetensi yang berbeda dari sekadar hafalan: kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, dan kemampuan memecahkan masalah. Kurikulum Merdeka, melalui pendekatan berbasis proyek dan Profil Pelajar Pancasila, dirancang untuk membekali siswa dengan kecakapan-kecakapan tersebut sejak dini.

Profil Pelajar Pancasila sendiri terdiri dari enam dimensi utama yang menjadi arah pembentukan karakter siswa: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Keenam dimensi ini tidak diajarkan secara terpisah lewat mata pelajaran tersendiri, melainkan diintegrasikan melalui kegiatan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang dijalankan lintas mata pelajaran. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran cara pandang: bahwa pendidikan bukan hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga soal membentuk cara berpikir dan bersikap siswa dalam menghadapi persoalan nyata di sekitar mereka.

Infografis

Apakah Perubahan Ini Berarti Kurikulum 2013 Tidak Berhasil?

Jawaban singkatnya: tidak. Kurikulum Merdeka bukan bentuk penghapusan total terhadap apa yang sudah dibangun K13. Banyak fondasi penting dari K13 justru tetap dipertahankan dan dilanjutkan, seperti:

• orientasi pada kompetensi peserta didik,
• penguatan pendidikan karakter,
• pendekatan pembelajaran aktif yang melibatkan siswa secara langsung.

Yang berubah bukan tujuannya, melainkan cara mencapai tujuan tersebut. Kurikulum Merdeka menawarkan jalan yang lebih fleksibel, lebih ringkas, dan lebih adaptif terhadap kondisi masing-masing sekolah — tanpa meninggalkan capaian-capaian positif yang sudah dibangun sejak era K13.

Dampak Perubahan bagi Guru dan Sekolah

Seperti perubahan kebijakan besar lainnya, peralihan ke Kurikulum Merdeka membawa peluang sekaligus tantangan bagi ekosistem pendidikan di lapangan.

Peluang yang muncul:

• Guru memiliki ruang lebih besar untuk berkreasi dalam merancang pembelajaran.
• Pembelajaran dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan kecepatan belajar siswa yang berbeda-beda.
• Beban administrasi yang lebih ringkas memberi guru lebih banyak waktu untuk fokus pada esensi mengajar.

Tantangan yang perlu diantisipasi:

• Tidak semua guru memiliki kesiapan yang sama dalam beradaptasi dengan pendekatan baru ini.
• Perubahan budaya sekolah membutuhkan waktu, terutama di satuan pendidikan yang sudah lama terbiasa dengan pola K13.
• Kemampuan guru dalam merancang asesmen yang lebih variatif dan kontekstual masih perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.

Kesenjangan kesiapan ini menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah memberikan masa transisi bertahap hingga tahun ajaran 2026/2027, alih-alih menerapkan Kurikulum Merdeka secara serentak di seluruh Indonesia. Pendekatan bertahap ini penting mengingat kondisi geografis dan infrastruktur pendidikan Indonesia yang sangat beragam — sekolah di kota besar dengan akses internet stabil tentu memiliki kesiapan yang berbeda dibanding sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Untuk membantu proses adaptasi ini, pemerintah juga menyediakan sejumlah instrumen pendukung, seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang berisi materi pelatihan mandiri, contoh perangkat ajar, dan ruang berbagi praktik baik antar guru di seluruh Indonesia. Keberadaan platform semacam ini menjadi penting karena perubahan kurikulum tidak akan berjalan efektif jika hanya berhenti pada tataran regulasi, tanpa dukungan nyata bagi guru di lapangan untuk benar-benar memahami dan menerapkan pendekatan baru tersebut.

Hubungan Kurikulum Merdeka dengan Perubahan Pembelajaran Digital

Peralihan kurikulum ini juga berjalan beriringan dengan transformasi digital dalam dunia pendidikan Indonesia. Fleksibilitas yang ditawarkan Kurikulum Merdeka membuka ruang lebih besar bagi sekolah untuk memanfaatkan:

• platform pembelajaran digital sebagai pendukung proses belajar-mengajar,
• sistem asesmen digital yang lebih efisien dan mudah dianalisis,
• pemanfaatan data hasil belajar siswa untuk pengambilan keputusan pembelajaran yang lebih tepat sasaran.

Kombinasi antara kurikulum yang lebih fleksibel dan dukungan teknologi pembelajaran inilah yang pada akhirnya membantu guru dan sekolah menjalankan proses pemulihan serta peningkatan mutu pendidikan secara lebih terukur.

Kesimpulan

Perubahan dari Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka bukan keputusan yang diambil secara instan. Ia lahir dari rangkaian panjang evaluasi kebijakan, data capaian belajar siswa, dan pelajaran berharga dari masa pandemi.

Apa yang berubah? Struktur kurikulum bergeser dari yang padat dan seragam menjadi lebih ringkas dan fleksibel.

Mengapa berubah? Karena tantangan pendidikan Indonesia — mulai dari capaian literasi-numerasi yang masih tertinggal hingga learning loss akibat pandemi — menuntut pendekatan yang berbeda dari sebelumnya.

Apa tujuannya? Agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan setiap siswa, bukan sekadar mengejar penyelesaian materi.

Kurikulum Merdeka bukan sekadar pergantian dokumen pendidikan, tetapi bagian dari upaya Indonesia mengubah cara memandang proses belajar: dari mengejar penyelesaian materi menuju memastikan setiap siswa berkembang sesuai potensinya.

Referensi

1. Kemendikbudristek. Peringkat Indonesia pada PISA 2022 Naik 5-6 Posisi Dibanding 2018. kemdikbud.go.id, Desember 2023. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/12/peringkat-indonesia-pada-pisa-2022-naik-56-posisi-dibanding-2018
2. ANTARA News. Kemendikbud: Skor PISA 2022 Tak Cerminkan Kualitas Pendidikan RI Kini. Desember 2023. https://www.antaranews.com/berita/3860691/kemendikbud-skor-pisa-2022-tak-cerminkan-kualitas-pendidikan-ri-kini
3. Databoks – Katadata. PISA 2022: Kemampuan Sains Pelajar Indonesia Turun. https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/bb0129d1a143124/pisa-2022-kemampuan-sains-pelajar-indonesia-turun
4. Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen. Krisis Dampak Learning Loss, Kemendikbudristek Luncurkan Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. https://itjen.kemendikdasmen.go.id/web/krisis-dampak-learning-loss-kemendikbudristek-luncurkan-kurikulum-merdeka-dan-platform-merdeka-mengajar/
5. OECD. PISA 2022 Results (Volume I and II) — Country Notes: Indonesia. https://www.oecd.org/en/publications/2023/11/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_2fca04b9/indonesia_0e09c072.html
6. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, BSKAP Kemendikbudristek. Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. https://kurikulum.kemdikbud.go.id/berita/detail/telah-terbit-peraturan-mendikbudristek-no12-tahun-2024-tentang-kurikulum-pada-paud-jenjang-pendidikan-dasar-dan-menengah
7. Peraturan BPK. Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. https://peraturan.bpk.go.id/Details/281847/permendikbudriset-no-12-tahun-2024
8. Pusmendik Kemendikdasmen. PISA 2022 dan Pemulihan Pembelajaran di Indonesia. Desember 2023. https://balaibahasaprovinsintb.kemendikdasmen.go.id/uploads/PPID_KvjKvBe20231206001241.pdf
9. Puslitjak Kemendikdasmen. Dampak Penyederhanaan Kurikulum terhadap Capaian Pembelajaran, Risalah Kebijakan No. 29, November 2021. https://repositori.kemendikdasmen.go.id/24958/1/Risalah_Kebijakan_Puslitjak_No__29,_November_2021_Dampak_Penyederhanaan_Kurikulum_terhadap_Pembelajaran.pdf
10. Jurnal Pendidikan IPS. Analisis Skor PISA Indonesia sebagai Dasar Evaluasi Kebijakan Kurikulum. https://ejournal.tsb.ac.id/index.php/jpi/article/download/2559/1081/13569