Setiap kali musim visitasi akreditasi tiba, ada satu pertanyaan asesor yang sering membuat kepala sekolah gelagapan: “Coba jelaskan, bagaimana program kerja Bapak/Ibu tahun ini mencerminkan misi sekolah?” Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi di lapangan banyak sekolah yang hanya punya jawaban normatif — visi-misi dihafal, dipajang di dinding ruang tamu, dicetak di kop surat, tapi tidak benar-benar menjadi acuan kerja sehari-hari.

Padahal dalam Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020, visi dan misi bukan sekadar syarat administratif. Asesor menilai apakah sekolah/madrasah benar-benar mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi visi, misi, dan tujuan sekolah/madrasah — bukan hanya memilikinya di atas kertas. Artinya, visi-misi yang baik harus bisa ditelusuri jejaknya sampai ke program kerja, RKAS, bahkan ke kegiatan belajar sehari-hari.

Read More

Seorang kepala sekolah yang baru menjabat sering menghadapi situasi yang sama: ada guru yang datang terlambat berkali-kali, tetapi tidak ada satu pun dokumen tertulis yang bisa dijadikan rujukan untuk menegurnya secara resmi. Teguran lisan pun jadi terasa personal, bukan penegakan aturan. Di sekolah lain, admin atau bagian kepegawaian yayasan justru dikejar tenggat menjelang tahun ajaran baru: menyusun tata tertib guru dan pegawai dari nol, sementara yang tersedia hanya draf kode etik yang sifatnya normatif dan tidak menyebut sanksi sama sekali.

Dua situasi ini punya akar masalah yang sama: tidak ada tata tertib guru tertulis yang applicable, yaitu aturan kerja yang bisa ditegakkan secara konsisten dan adil dengan sanksi berjenjang, bukan sekadar imbauan moral. Tulisan ini merangkum definisi tata tertib guru, dasar hukumnya untuk guru ASN maupun non-ASN, komponen inti yang wajib ada, contoh lengkap untuk tiga unit kerja (guru, tenaga kependidikan, dan guru piket), skema sanksi berjenjang, serta template siap pakai.

Read More

Hampir semua sekolah punya tata tertib tertulis, tetapi tata tertib sekolah yang benar-benar dijalankan sering berbeda dari dokumennya. Isinya puluhan pasal warisan beberapa kali pergantian kepala sekolah, ditambal setiap ada kasus, dan tidak dihafal siapa pun. Dua wali kelas menjatuhkan sanksi berbeda untuk pelanggaran yang sama. Orang tua bertanya apa dasar teguran, dan tim kesiswaan membuka arsip untuk mencari pasal yang bisa dipakai.

Sejak Januari 2026 ada satu lapisan masalah tambahan. Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) mencabut Permendikbudristek 46/2023 (Pasal 45) dan mengakhiri masa tugas TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) serta Satgas (Pasal 43). Laman resmi Kemendikdasmen pun menyatakan TPPK tidak lagi berlaku di sekolah. Dokumen tata tertib yang masih menjadikan TPPK sebagai rujukan penanganan kekerasan otomatis tertinggal satu regulasi.

Tulisan ini merangkum definisi tata tertib sekolah, muatan minimal menurut pedoman Kemendikdasmen, contoh siap salin untuk SD, SMP, dan SMA/SMK, skema konsekuensi yang mendidik, serta cara menyelaraskan dokumen yang sudah ada tanpa menyusun ulang dari nol. Pedoman pelaksanaan BSAN sendiri menyatakan bahwa sekolah yang sudah punya tata tertib tidak perlu menyusunnya ulang, cukup mereviu dan menyesuaikannya bila diperlukan.

Read More

Jawaban singkat: Tata tertib TKA adalah aturan yang mengikat peserta, pengawas ruang, penyelia pengawas, proktor, teknisi, dan satuan pendidikan pelaksana selama Tes Kemampuan Akademik, sejak kedatangan hingga tes selesai. Dasar hukumnya Keputusan Mendikdasmen Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan TKA dan Asesmen Nasional, yang memuat tata tertib setiap pihak beserta penanganan pelanggarannya (Bab XII).

Setiap kali TKA mendekat, pola yang sama biasanya terulang di ruang guru: seseorang mencetak tata tertib dari portal berita, menempelkannya di pintu ruang ujian, lalu berharap semua petugas paham perannya masing-masing. Masalahnya, sebagian besar liputan hanya memuat larangan untuk peserta, sementara tugas penyelia pengawas, batas kewenangan proktor, dan kewajiban teknisi jarang dibahas dalam satu halaman yang sama.

Read More

Pukul sepuluh malam, tenggat pengumpulan Dokumen Refleksi Tindak Lanjut tinggal menghitung jam, dan kursor masih berkedip di kolom yang kosong. Ini situasi yang akrab bagi banyak guru: observasi kelas sudah selesai, tindak lanjut sudah dijalankan, tapi menuangkannya jadi kalimat reflektif yang runtut ternyata jauh lebih berat daripada menjalankan praktiknya sendiri di kelas.

Ada satu kekhawatiran lain yang jarang diucapkan tapi nyata: karena begitu banyak guru mencari referensi jawaban dari sumber yang sama, ada risiko jawaban Anda terbaca mirip dengan rekan sejawat satu sekolah — atau bahkan satu daerah. Ini bukan sekadar soal keaslian administratif. Refleksi yang terlalu generik biasanya juga menandakan sesuatu yang lebih mendasar: jawabannya belum benar-benar berpijak pada apa yang sungguh terjadi di kelas.

Artikel ini bukan kumpulan jawaban siap tempel. Anggap saja ini kerangka berpikir, dilengkapi contoh dari tiga sudut peran yang berbeda — guru kelas di SD, guru mata pelajaran di SMP/SMA, dan kepala sekolah — supaya Anda bisa menyesuaikan dengan situasi nyata di satuan pendidikan masing-masing, bukan menyalin mentah-mentah.

Read More