Hampir semua sekolah punya tata tertib tertulis, tetapi tata tertib sekolah yang benar-benar dijalankan sering berbeda dari dokumennya. Isinya puluhan pasal warisan beberapa kali pergantian kepala sekolah, ditambal setiap ada kasus, dan tidak dihafal siapa pun. Dua wali kelas menjatuhkan sanksi berbeda untuk pelanggaran yang sama. Orang tua bertanya apa dasar teguran, dan tim kesiswaan membuka arsip untuk mencari pasal yang bisa dipakai.

Sejak Januari 2026 ada satu lapisan masalah tambahan. Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) mencabut Permendikbudristek 46/2023 (Pasal 45) dan mengakhiri masa tugas TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) serta Satgas (Pasal 43). Laman resmi Kemendikdasmen pun menyatakan TPPK tidak lagi berlaku di sekolah. Dokumen tata tertib yang masih menjadikan TPPK sebagai rujukan penanganan kekerasan otomatis tertinggal satu regulasi.

Tulisan ini merangkum definisi tata tertib sekolah, muatan minimal menurut pedoman Kemendikdasmen, contoh siap salin untuk SD, SMP, dan SMA/SMK, skema konsekuensi yang mendidik, serta cara menyelaraskan dokumen yang sudah ada tanpa menyusun ulang dari nol. Pedoman pelaksanaan BSAN sendiri menyatakan bahwa sekolah yang sudah punya tata tertib tidak perlu menyusunnya ulang, cukup mereviu dan menyesuaikannya bila diperlukan.

Read More

Jawaban singkat: Tata tertib TKA adalah aturan yang mengikat peserta, pengawas ruang, penyelia pengawas, proktor, teknisi, dan satuan pendidikan pelaksana selama Tes Kemampuan Akademik, sejak kedatangan hingga tes selesai. Dasar hukumnya Keputusan Mendikdasmen Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan TKA dan Asesmen Nasional, yang memuat tata tertib setiap pihak beserta penanganan pelanggarannya (Bab XII).

Setiap kali TKA mendekat, pola yang sama biasanya terulang di ruang guru: seseorang mencetak tata tertib dari portal berita, menempelkannya di pintu ruang ujian, lalu berharap semua petugas paham perannya masing-masing. Masalahnya, sebagian besar liputan hanya memuat larangan untuk peserta, sementara tugas penyelia pengawas, batas kewenangan proktor, dan kewajiban teknisi jarang dibahas dalam satu halaman yang sama.

Read More

Pukul sepuluh malam, tenggat pengumpulan Dokumen Refleksi Tindak Lanjut tinggal menghitung jam, dan kursor masih berkedip di kolom yang kosong. Ini situasi yang akrab bagi banyak guru: observasi kelas sudah selesai, tindak lanjut sudah dijalankan, tapi menuangkannya jadi kalimat reflektif yang runtut ternyata jauh lebih berat daripada menjalankan praktiknya sendiri di kelas.

Ada satu kekhawatiran lain yang jarang diucapkan tapi nyata: karena begitu banyak guru mencari referensi jawaban dari sumber yang sama, ada risiko jawaban Anda terbaca mirip dengan rekan sejawat satu sekolah — atau bahkan satu daerah. Ini bukan sekadar soal keaslian administratif. Refleksi yang terlalu generik biasanya juga menandakan sesuatu yang lebih mendasar: jawabannya belum benar-benar berpijak pada apa yang sungguh terjadi di kelas.

Artikel ini bukan kumpulan jawaban siap tempel. Anggap saja ini kerangka berpikir, dilengkapi contoh dari tiga sudut peran yang berbeda — guru kelas di SD, guru mata pelajaran di SMP/SMA, dan kepala sekolah — supaya Anda bisa menyesuaikan dengan situasi nyata di satuan pendidikan masing-masing, bukan menyalin mentah-mentah.

Read More

Setiap awal tahun ajaran, ada satu pertanyaan yang hampir selalu muncul di ruang guru: “PMM itu bedanya apa sih sama Ruang GTK? Terus Rumah Pendidikan itu yang mana lagi?” Pertanyaan ini bukan cuma milik guru baru. Operator sekolah yang sudah bertahun-tahun mengurus administrasi pun kadang ikut bingung menjelaskannya ke rekan sejawat, apalagi sejak Kemendikdasmen merombak tampilan dan nama beberapa layanan digitalnya dalam dua tahun terakhir.

Kebingungan ini wajar. Istilah PMM, Ruang GTK, dan Rumah Pendidikan memang sering dipakai bergantian di lapangan, padahal ketiganya punya posisi yang berbeda dalam satu ekosistem. Artikel ini akan menjelaskan tuntas apa itu PMM, fungsi utamanya, dan bagaimana posisinya saat ini di antara Ruang GTK dan Rumah Pendidikan — supaya Anda tidak lagi menjawab dengan setengah yakin saat ditanya soal ini.

Read More

Notifikasi “Jelajah Mandiri” tiba-tiba muncul di akun belajar.id, atau operator sekolah tiba-tiba dikejar kepala sekolah untuk memastikan “semua guru sudah menyelesaikan tugas di Rumah Pendidikan” — situasi ini akrab bagi banyak sekolah sejak Rumah Pendidikan menggantikan Platform Merdeka Mengajar (PMM). Masalahnya, tidak semua guru dan operator langsung paham apa yang sebenarnya diminta, apakah ini wajib, dan apakah ini berpengaruh ke kinerja.

Ada dua “tugas administratif” yang paling sering membuat bingung: Jelajah Mandiri dan Survei Rumah Pendidikan. Sebagian guru mengira keduanya adalah hal yang sama. Sebagian lagi, setelah mengisi Sulingjar, merasa tugasnya sudah selesai — padahal Survei Rumah Pendidikan adalah hal yang sama sekali terpisah, dengan pengelola dan tujuan yang berbeda pula.

Read More