Sertifikasi Guru: Pengertian, Syarat dan Perbedaan dengan PPG

Menjadi guru tidak hanya membutuhkan dedikasi, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang profesi. Sertifikasi guru (Sergur) hadir sebagai sarana untuk meningkatkan dan memvalidasi kompetensi dari seorang guru. Namun, masih banyak yang belum memahami proses dan syaratnya.
Baca Juga:
- Serdik Adalah: Pengertian, Cara Mendapatkan dan Manfaatnya
- Guru Penggerak, Pengertian dan Sifat-sifat yang Harus Dimiliki
- Kompetensi Guru yang Wajib Dimiliki dan Penjelasannya
- Jabatan Fungsional Guru: Pengertian, Jenjang, Pangkat dan Kisaran Gaji
Apakah sertifikasi ini sama dengan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)? Berikut adalah rangkuman lengkap untuk membantu Anda memahami apa itu Sergur, syarat dan perbedaannya dengan PPG.
Apa Itu Sergur?
Sertifikasi guru atau sergur adalah proses yang di mana guru diuji dan diberikan sertifikat setelah memenuhi standar profesional yang telah ditetapkan. Program sertifikasi ini adalah salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi para pendidik.
Pelaksanaan ujian sertifikasi diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Menurut peraturan yang dirangkum dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, guru yang telah lulus ujian dan memperoleh sertifikat mendapatkan pengakuan formal sebagai tenaga profesional.
Adapun pelaksanaan program sertifikasi ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pendidikan tenaga kependidikan yang telah terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.
Manfaat Sertifikasi Guru
Sertifikat pendidik dapat memberikan sejumlah keuntungan bagi guru, baik dalam aspek profesional maupun finansial. Berikut ini adalah manfaat utama yang dapat diperoleh dari memiliki sertifikat pendidik:
- Peningkatan Kesejahteraan: guru bersertifikat berhak atas Tunjangan Profesi Guru, dengan besaran berbeda per skema kepegawaian rincian di bagian Gaji dan Tunjangan Guru Setelah PPG.
- Peluang Karir yang Lebih Luas: Dengan memiliki sertifikat pendidik, peluang seorang guru untuk mendapatkan promosi atau pekerjaan di sekolah lain menjadi lebih besar. Hal ini juga dapat meningkatkan peluang seorang guru untuk lolos dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- Pengembangan Kompetensi: Proses mendapatkan sertifikat pendidik melibatkan pembelajaran dan pelatihan yang intensif, yang dapat meningkatkan kompetensi seorang guru dalam berbagai aspek, termasuk pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.
- Motivasi untuk Berkembang: Memiliki sertifikat pendidik dapat mendorong seorang guru untuk terus meningkatkan kualitas pengajarannya dan mengikuti perkembangan terkini dalam dunia pendidikan.
- Kontribusi pada Peningkatan Kualitas Pendidikan: Dengan peningkatan kompetensi guru, diharapkan kualitas pendidikan secara keseluruhan juga akan meningkat, yang berdampak positif pada prestasi siswa dan mutu sekolah.
- Akses ke Program Pengembangan Profesional: Guru yang bersertifikat sering mendapat prioritas untuk mengikuti berbagai program pengembangan profesional, seperti workshop, dan pelatihan lanjutan.
- Keamanan Kerja: Dalam beberapa kasus, memiliki sertifikat pendidik dapat memberikan keamanan kerja yang lebih baik, terutama bagi guru non-PNS di sekolah swasta.
Dengan demikian, mendapatkan sertifikat pendidik bukan hanya tentang peningkatan pendapatan, tetapi juga tentang pengembangan diri dan memberikan kontribusi yang lebih besar pada dunia pendidikan.
Gaji dan Tunjangan Guru Setelah PPG
Lulus PPG dan memegang sertifikat pendidik memberi guru hak atas tunjangan profesi guru (TPG). Besarannya berbeda menurut skema kepegawaian: satu kali gaji pokok per bulan bagi guru ASN, dan Rp2 juta per bulan bagi guru non-ASN yang belum memiliki SK inpassing.
Sertifikat pendidik tidak mengubah gaji pokok. Gaji pokok tetap mengikuti status kepegawaian, sedangkan TPG dibayarkan sebagai komponen tersendiri. Untuk guru non-ASN, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa tunjangan sertifikasi diterima di luar penghasilan dari sekolah asal.
Di sekolah, keluhan yang paling sering sampai ke operator Dapodik adalah guru yang sudah lulus PPG tetapi tunjangannya belum masuk rekening. Untuk guru ASN daerah, jalurnya berantai: data guru diperbarui di Dapodik, disinkronkan dan divalidasi, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan menetapkan penerima lewat SK, lalu dana dipindahbukukan langsung ke rekening guru. Satu mata rantai yang tersendat sudah cukup menahan seluruh proses, misalnya sertifikat pendidik yang belum dientri atau jam mengajar yang tidak linier dengan sertifikat.
Siklus anggaran ikut berperan. Pejabat Kemenag menyampaikan bahwa guru yang lulus PPG pada 2025 menerima tunjangan profesi pada 2026. Kelulusan itu baru rampung pada Desember 2025, sedangkan batas pengusulan anggaran 2026 jatuh pada Oktober 2025, sehingga Kemenag mengajukan tambahan anggaran; sekitar Rp5,783 triliun untuk TPG guru PAI dan tunjangan profesi dosen perguruan tinggi keagamaan disetujui Kemenkeu pada Juli 2026. Sejak 2026, TPG guru ASN daerah disalurkan setiap bulan; waktu pencairan yang lebih rinci ada di jadwal pencairan TPG 2026.
Tabel berikut merangkum empat skema yang paling sering dijumpai di sekolah, dengan data per 19 Oktober 2026.
| Skema | Dasar/Sumber Tunjangan | Catatan |
|---|---|---|
| ASN (PNS) | Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2026 tentang juknis tunjangan guru ASN daerah: TPG setara 1 kali gaji pokok, dibayarkan setiap bulan. | Syarat: sertifikat pendidik, NRG, dan berstatus guru ASN daerah. Guru ASN daerah yang belum bersertifikat tetapi berkualifikasi S-1/D-IV menerima Tambahan Penghasilan Rp250.000 per bulan. Guru di bawah Kemenag mengikuti ketentuan Kemenag. |
| PPPK | PPPK penuh waktu: Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2026 (PPPK termasuk guru ASN daerah), TPG setara 1 kali gaji pokok PPPK. PPPK paruh waktu: menurut Pusat Informasi ULT Kemendikdasmen, yang merujuk Persesjen Nomor 2 Tahun 2026, termasuk penerima TPG non-ASN, yaitu Rp2 juta per bulan atau sesuai SK inpassing bagi yang memilikinya. | Nominal PPPK penuh waktu mengikuti gaji pokok PPPK masing-masing guru. Kebijakan status PPPK paruh waktu masih berkembang, jadi pastikan ketentuan terbarunya ke dinas pendidikan. |
| Non-ASN / Guru Tertentu bersertifikat | Persesjen Kemendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026 tentang juknis TPG guru non-ASN tahun anggaran 2026 (dirujuk Pusat Informasi ULT Kemendikdasmen) dan Siaran Pers 58/sipers/A6/I/2026: Rp2 juta per bulan, atau sebesar gaji pokok pada SK inpassing bagi yang memilikinya. | Mencakup honorer di sekolah negeri dan lulusan PPG Guru Tertentu yang berstatus non-ASN (Guru Tertentu adalah jalur PPG, bukan status kepegawaian). Syarat: sertifikat pendidik, NRG, NUPTK, tercatat di Dapodik, serta aktif mengajar sesuai sertifikat dengan beban kerja terpenuhi. Guru agama yang tunjangannya dibayarkan Kemenag dan guru satuan pendidikan kerja sama (SPK) dikecualikan. |
| Guru Swasta | Ketentuan guru non-ASN yang sama dengan baris di atas (Persesjen 2/2026), berlaku bagi guru tetap non-ASN di sekolah yayasan. | Gaji pokok ditetapkan yayasan atau satuan pendidikan, di luar TPG. TPG pusat Rp2 juta, atau sesuai SK inpassing (penyetaraan pangkat dan golongan dengan guru negeri) bagi yang telah memilikinya. SK GTT/GTY wajib dientri di Dapodik. |
Syarat dasarnya serupa di semua skema: sertifikat pendidik, NRG, tercatat di Dapodik, dan mengajar linier dengan sertifikat. Lulusan PPG Calon Guru yang belum mengajar belum memenuhi syarat itu, sehingga tunjangan baru relevan setelah mereka bertugas dan datanya masuk Dapodik. Sebelum menanyakan tunjangan ke dinas pendidikan, admin sekolah dapat memeriksa empat hal berikut.
- Sertifikat pendidik dan NRG sudah dientri pada profil guru di Dapodik.
- SK kepegawaian (SK pangkat, SK kenaikan gaji berkala, atau SK GTT/GTY bagi guru non-ASN) sudah dientri dan sesuai.
- Mata pelajaran dan jam mengajar di Dapodik linier dengan bidang sertifikat.
- Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) sudah terbit dan statusnya terpantau di Info GTK.
Besaran dan aturan di atas mengikuti dokumen yang berlaku per 19 Oktober 2026 dan dapat berubah. Untuk kasus individual, ketentuan terbaru tetap perlu dikonfirmasi di Info GTK atau dinas pendidikan setempat.
Perbedaan Sergur dengan PPG
Selain program sertifikasi guru, terdapat juga Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru. Meskipun sama-sama bertujuan untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan guru, program-program ini memiliki beberapa perbedaan yang signifikan.
Tujuan
PPG bertujuan membekali lulusan sarjana dengan kompetensi profesional hingga memperoleh sertifikat pendidik, syarat utama untuk diakui sebagai guru profesional. Program ini kini mencakup dua kelompok peserta, yaitu calon guru lewat jalur Calon Guru dan guru yang sudah mengajar lewat jalur Guru Tertentu. Pengertian, jalur, dan ketentuan lengkapnya ada di artikel PPG adalah.
Peserta
Program PPG umumnya ditujukan untuk calon guru yang belum memiliki pengalaman profesional. Biasanya, peserta PPG adalah individu yang baru lulus dari program sarjana pendidikan dan berkeinginan untuk memulai karirnya dalam bidang pengajaran. Sementara itu, sertifikasi guru lebih ditujukan untuk guru yang sudah memiliki pengalaman mengajar selama beberapa tahun.
Materi
Materi yang diajarkan dalam kedua program ini juga berbeda. PPG difokuskan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang ilmu pendidikan, strategi pengajaran, dan pengembangan profesionalisme bagi calon guru. Di sisi lain, program sertifikasi lebih berfokus pada penilaian dan pengukuran kompetensi guru yang sudah berpengalaman.
Durasi / Waktu
Durasi kedua program ini juga bervariasi. Program PPG biasanya berlangsung antara satu hingga dua tahun, di mana peserta akan mengikuti serangkaian kuliah, melakukan praktik pengajaran di sekolah, dan belajar melalui refleksi. Sementara itu, proses sertifikasi guru biasanya memerlukan waktu kurang dari satu tahun, dimulai dari penilaian portofolio guru, observasi pengajaran, dan ujian tertulis.
Sertifikat
Di akhir program, kedua program ini akan memberikan sertifikat bagi peserta yang berhasil menyelesaikan program tersebut. Namun, sertifikat ini dikeluarkan oleh instansi yang berbeda. Peserta yang menyelesaikan PPG akan mendapatkan sertifikat pendidik dari institusi pendidikan yang menaungi program tersebut. Sementara itu, guru yang berhasil menjalani program sertifikasi akan mendapatkan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).
Syarat Sergur Jalur Non-PPG
Banyak yang bertanya-tanya apakah sertifikasi pendidik hanya diperuntukkan bagi guru yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja. Jawabannya adalah tidak, karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang guru untuk bisa mengajukan sertifikasi, tak terkecuali guru non-PNS. Berikut ini adalah persyaratan-persyaratan tersebut:
- Mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
- Telah menjadi guru dan mengajar sebelum tanggal 30 Desember 2005.
- Masih aktif mengajar di sekolah yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan belum memiliki sertifikat pendidik. Namun, ini tidak berlaku untuk guru Pendidikan Agama.
- Memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dengan program studi yang terakreditasi atau memiliki izin penyelenggaraan.
- Bagi guru non-PNS di sekolah swasta, harus memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan, seperti Guru Tetap Yayasan (GTY) minimal selama 2 tahun berturut-turut.
- Sementara itu, guru non-PNS di sekolah negeri harus memiliki SK pengangkatan dari pejabat yang berwenang, seperti bupati/walikota atau gubernur.
- Pada tanggal 1 Januari 2016, belum berusia 60 tahun.
- Memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter.
Persyaratan di atas tentunya harus dipenuhi untuk dapat mengikuti sertifikasi pendidik. Jadi, sertifikasi bukan hanya untuk guru PNS saja, tetapi juga bagi guru non-PNS yang memenuhi kriteria tersebut.
Syarat Sergur Jalur PPG
Untuk berpartisipasi dalam program sertifikasi guru dan meraih sertifikat pendidik, seorang guru perlu memenuhi beberapa kriteria. Berikut ini adalah syarat-syarat umum yang wajib dipenuhi oleh calon peserta:
- Memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV) dari program studi yang telah terakreditasi.
- Menjabat sebagai guru aktif, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non-PNS.
- Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
- Terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Telah aktif mengajar minimal selama dua tahun terakhir.
- Usia maksimal 58 tahun saat mendaftar.
- Dalam kondisi sehat baik secara fisik maupun mental.
- Tidak terlibat dalam penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
Selain syarat-syarat umum tersebut, ada juga beberapa persyaratan administratif yang harus dilengkapi, seperti:
- Scan ijazah S1 atau D-IV yang telah dilegalisir.
- Scan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pertama sebagai guru.
- Scan SK Kenaikan Pangkat terakhir (untuk guru PNS) atau SK Pengangkatan 2 tahun terakhir (untuk guru non-PNS).
- Scan Surat Keterangan pembagian tugas mengajar dua tahun terakhir.
- Scan pakta integritas yang sudah ditandatangani dan bermeterai.
Perlu diingat bahwa syarat-syarat ini dapat berubah sesuai dengan kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh sebab itu, penting untuk selalu memastikan ketentuan terbaru dari sumber resmi sebelum memulai proses pendaftaran.
Tantangan dalam Proses Sertifikasi Guru
Meski proses sertifikasi pendidik sangat bermanfaat, namun ini bukanlah suatu proses yang mudah. Dibutuhkan pemahaman dan kesiapan menghadapi berbagai tantangan yang ada. Berikut adalah beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam proses sertifikasi guru:
- Persaingan Ketat: Kuota terbatas dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG) seringkali menimbulkan persaingan ketat antar calon peserta. Banyaknya guru yang ingin mengikuti program ini membuat persaingan semakin intens.
- Beban Kerja Ganda: Di tengah jalannya program PPG, guru dituntut untuk tetap menjalankan tugas mengajarnya sehari-hari, sementara juga harus mengikuti program yang cukup padat. Hal ini bisa menjadi tantangan dalam hal manajemen waktu dan energi.
- Tuntutan Akademis Tinggi: Program PPG menetapkan standar akademis yang tinggi. Guru harus mampu menguasai berbagai materi baru dan mengembangkan keterampilan mengajar yang lebih maju, yang bisa menjadi tantangan bagi mereka yang sudah lama tidak terlibat dalam pembelajaran formal.
- Adaptasi Teknologi: Proses sertifikasi seringkali memanfaatkan teknologi, seperti belajar online dan tes berbasis komputer. Bagi guru yang belum akrab dengan teknologi, tantangan ini bisa menjadi cukup berat.
- Biaya: Meski program PPG dalam jabatan mendapatkan subsidi dari pemerintah, namun masih ada biaya tambahan seperti transportasi dan akomodasi yang harus ditanggung oleh peserta.
- Stress dan Tekanan Mental: Proses sertifikasi yang panjang dan intensif bisa menimbulkan stress dan tekanan mental. Penyeimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan studi bisa menjadi tantangan sendiri.
- Perubahan Kebijakan: Kebijakan tentang sertifikasi guru kadang-kadang berubah, yang bisa menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian.
- Keterbatasan Akses: Bagi guru di daerah terpencil, mendapatkan akses ke informasi dan fasilitas yang dibutuhkan untuk proses sertifikasi bisa menjadi tantangan.
Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, dibutuhkan persiapan yang matang, komitmen yang kuat, dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk sekolah dan keluarga. Sangat penting bagi guru untuk membangun jaringan dukungan dan mencari sumber daya yang dapat membantu mereka mengatasi tantangan ini.
Tips Sukses Sertifikasi
Berikut ini beberapa saran untuk meningkatkan peluang Anda dalam memperoleh sertifikat pendidik dengan sukses:
- Persiapan Diri: Mulai menyiapkan diri jauh sebelum pendaftaran dibuka. Jelajahi dan pelajari topik-topik yang relevan serta lakukan peningkatan kompetensi diri secara proaktif.
- Kemampuan Bahasa Inggris: Manfaatkan waktu Anda untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, bisa melalui kursus atau belajar mandiri.
- Penguasaan Teknologi Informasi: Pahami dan kuasai penggunaan teknologi, seperti komputer dan internet, karena ini sangat penting dalam proses sertifikasi.
- Membangun Jaringan: Bergabung dengan komunitas guru atau forum diskusi online dapat membantu Anda untuk berbagi dan mendapatkan informasi serta pengalaman tentang proses sertifikasi.
- Manajemen Waktu: Buatlah jadwal belajar yang realistis dan konsisten, seimbangkan juga antara pekerjaan, kehidupan keluarga, dan persiapan sertifikasi.
- Fokus pada Pengembangan Diri: Manfaatkan proses ini bukan hanya untuk mendapatkan sertifikat, tetapi juga sebagai kesempatan untuk meningkatkan kompetensi diri sebagai pendidik.
- Update Informasi: Selalu perbarui informasi tentang kebijakan sertifikasi guru dari sumber resmi, seperti website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kesehatan: Jaga kesehatan fisik dan mental Anda dengan menjalani gaya hidup sehat dan manajemen stres yang baik. Prosedur sertifikasi dapat menjadi proses yang cukup melelahkan.
- Dana Cadangan: Meskipun sebagian besar biaya ditanggung oleh pemerintah, tidak ada salahnya menyiapkan dana cadangan untuk menghadapi biaya-biaya tak terduga selama proses sertifikasi.
Dengan mempraktekkan saran-saran di atas, diharapkan Anda akan lebih siap menghadapi proses sertifikasi dan meningkatkan peluang Anda untuk memperoleh sertifikat pendidik.
PPG saat ini ditempuh lewat dua jalur utama: Calon Guru bagi lulusan sarjana yang belum mengajar, dan Guru Tertentu bagi guru yang sudah mengajar dan lolos penjaringan. Sebutan lama PPG Prajabatan dan PPG Dalam Jabatan kini umumnya sudah diganti dengan nama jalur tersebut. Seleksi, durasi, biaya, dan jadwal terbaru kedua jalur dirangkum di artikel apa itu PPG.
Pertanyaan Umum Sertifikasi Guru
Berikut ini adalah sejumlah pertanyaan yang sering kali muncul seputar proses sertifikasi guru dan cara mendapatkan sertifikat pendidik.
Haruskah setiap guru memiliki sertifikat pendidik? Meski saat ini tidak semua guru memiliki sertifikat pendidik, di masa mendatang diharapkan setiap guru profesional memiliki sertifikat ini sebagai tanda kemampuan mereka.
Berapa lama sertifikat pendidik berlaku? Sertifikat pendidik berlaku selama hidup, asalkan guru yang bersangkutan masih aktif mengajar dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
Bolehkah guru honorer mengikuti program sertifikasi? Ya, guru honorer yang memenuhi syarat dapat mengikuti program sertifikasi melalui jalur PPG Dalam Jabatan.
Bagaimana jika saya tidak lulus ujian sertifikasi? Jika tidak lulus ujian, peserta biasanya diberi kesempatan untuk mengulangi di periode berikutnya. Namun, aturan spesifik mengenai hal ini dapat berubah, jadi selalu perbarui informasi dari Kemendikbud.
Apakah ada batas usia untuk mengikuti program sertifikasi? Ya, biasanya ada batas usia maksimal 58 tahun pada saat mendaftar program sertifikasi.
Berapa jumlah tunjangan profesi yang akan saya terima setelah mendapatkan sertifikat pendidik?
Besarannya bergantung pada skema kepegawaian. Guru ASN (PNS dan PPPK) menerima satu kali gaji pokok per bulan, sedangkan guru non-ASN dan guru swasta menerima Rp2 juta per bulan, atau sebesar gaji pokok pada SK inpassing bila sudah memilikinya. Perinciannya ada di tabel pada bagian Gaji dan Tunjangan Guru Setelah PPG.
Bolehkah saya mengajar di luar bidang studi yang tercantum di sertifikat pendidik saya? Secara ideal, guru mengajar sesuai dengan bidang studi yang tercantum di sertifikat pendidiknya. Namun, dalam situasi tertentu, mungkin ada kebijakan khusus dari sekolah atau dinas pendidikan setempat.
Bagaimana jika saya pindah sekolah setelah mendapatkan sertifikat pendidik? Sertifikat pendidik masih berlaku meskipun Anda pindah sekolah. Namun, ada prosedur administratif yang harus dijalani untuk memastikan kelancaran penerimaan tunjangan profesi di tempat baru.
Apakah ada kewajiban khusus setelah mendapatkan sertifikat pendidik? Ya, guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik berkewajiban untuk terus mengasah kemampuannya dan mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan.
Bagaimana jika saya ingin mengubah bidang studi yang tercantum di sertifikat pendidik saya? Perubahan bidang studi pada sertifikat pendidik dimungkinkan, namun prosesnya cukup rumit dan membutuhkan persetujuan dari pihak yang berwenang. Biasanya, hal ini dilakukan melalui program alih bidang studi yang diadakan oleh Kemendikbud.
Sekolah dan komunitas guru yang sedang menyiapkan rekan sejawat menuju sertifikat pendidik dapat melatih kesiapan ujian berbasis komputer lewat ujian online CBT berbasis web. KKG, MGMP, atau sekolah bisa menyusun simulasi tes sendiri untuk persiapan UKPPPG maupun evaluasi internal. Simulasi tersebut bukan soal resmi dan tidak menjamin kelulusan.
Referensi
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ditetapkan 1 April 2026; JDIH BPK).
- Kemendikdasmen. Siaran Pers Nomor 58/sipers/A6/I/2026: Tahun 2026, Kemendikdasmen Lanjutkan dan Perkuat Komitmen Kesejahteraan bagi Guru Non-ASN (26 Januari 2026).
- Pusat Informasi ULT Kemendikdasmen. Informasi Umum TPG Non ASN (memuat Persesjen Kemendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026; diperbarui 21 Mei 2026).
- ANTARA. Usulan tambahan anggaran TPG Kemenag disetujui Kemenkeu (Juli 2026).
- Bisnis.com. Penjelasan Kenaikan Gaji dan Tunjangan Guru dan Honorer pada 2025 (30 November 2024).
- ANTARA Jawa Tengah. PGRI Jateng apresiasi alokasi anggaran kesejahteraan guru ditambah (pengertian inpassing).
- NU Online. PPG Jembatan bagi Guru Peroleh Tunjangan (29 Oktober 2025; Kemenag).
- JPNN. Kabar Gembira untuk Guru dan Dosen PNS, PPPK, Honorer (29 Januari 2026; usulan ABT Kemenag).
- Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Surat Pemutakhiran Data Dapodik Tahun 2026 (syarat data Dapodik untuk penyaluran tunjangan).
