Seorang kepala sekolah yang baru menjabat sering menghadapi situasi yang sama: ada guru yang datang terlambat berkali-kali, tetapi tidak ada satu pun dokumen tertulis yang bisa dijadikan rujukan untuk menegurnya secara resmi. Teguran lisan pun jadi terasa personal, bukan penegakan aturan. Di sekolah lain, admin atau bagian kepegawaian yayasan justru dikejar tenggat menjelang tahun ajaran baru: menyusun tata tertib guru dan pegawai dari nol, sementara yang tersedia hanya draf kode etik yang sifatnya normatif dan tidak menyebut sanksi sama sekali.

Dua situasi ini punya akar masalah yang sama: tidak ada tata tertib guru tertulis yang applicable, yaitu aturan kerja yang bisa ditegakkan secara konsisten dan adil dengan sanksi berjenjang, bukan sekadar imbauan moral. Tulisan ini merangkum definisi tata tertib guru, dasar hukumnya untuk guru ASN maupun non-ASN, komponen inti yang wajib ada, contoh lengkap untuk tiga unit kerja (guru, tenaga kependidikan, dan guru piket), skema sanksi berjenjang, serta template siap pakai.

Tata Tertib Guru vs Kode Etik Guru: Dua Hal yang Sering Tertukar

Banyak sekolah mencampur dua dokumen yang sebenarnya punya fungsi berbeda. Tata tertib guru adalah aturan kerja operasional harian yang mengikat dan bisa ditegakkan dengan sanksi administratif berjenjang: jam masuk, seragam, prosedur piket, dan sejenisnya. Kode etik guru, sebaliknya, adalah pedoman etika profesi yang sifatnya lebih filosofis, mengatur bagaimana guru bersikap sebagai pendidik, dan sanksinya lebih bersifat moral atau ditegakkan lewat organisasi profesi/dewan kehormatan.

Perbedaannya bisa dilihat dari cara menegakkannya. Ketika seorang guru terlambat lima kali dalam sebulan, yang dilanggar adalah tata tertib, dan sekolah bisa langsung merujuk pada pasal jam kerja beserta konsekuensinya. Ketika seorang guru mempermalukan siswa di depan kelas, yang tersentuh lebih dulu adalah kode etik, karena itu soal sikap dan nilai, meski pada praktiknya bisa berlanjut ke sanksi administratif juga. Artikel ini fokus pada bentuk aturan tertulis dan konsekuensinya, bukan nilai etisnya, dan menjadi pelengkap dari pembahasan tata tertib sekolah secara umum yang mengatur seluruh warga sekolah, termasuk murid.

Dasar Hukum Tata Tertib Guru: Beda ASN dan Non-ASN

Ini bagian yang paling sering diabaikan penyusun tata tertib: dasar hukumnya berbeda tergantung status kepegawaian guru, dan kesalahan paling umum adalah menyamaratakan aturan PNS untuk semua guru swasta.

Guru ASN (PNS/PPPK di sekolah negeri)

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tetap menjadi payung profesi guru secara umum, termasuk soal kualifikasi dan kompetensi guru yang wajib dimiliki, tetapi undang-undang ini tidak merinci disiplin kerja harian. Untuk itu, rujukannya adalah UU Aparatur Sipil Negara — yang kini sudah diperbarui menjadi UU Nomor 20 Tahun 2023 (menggantikan UU Nomor 5 Tahun 2014) — beserta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PP ini awalnya disusun sebagai pelaksanaan Pasal 86 ayat (4) UU ASN lama dan tetap berlaku sebagai aturan pelaksana disiplin PNS sampai ada penggantinya.

PP 94/2021 mengatur kewajiban dan larangan PNS (Pasal 3 sampai Pasal 5) beserta konsekuensinya: PNS yang tidak menaati ketentuan tersebut dijatuhi hukuman disiplin (Pasal 7), yang terbagi tiga tingkat — ringan, sedang, dan berat (Pasal 8 ayat 1) — sesuai bobot pelanggarannya. Petunjuk teknisnya dituangkan lebih rinci dalam Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, yang mengatur mulai dari kewenangan menjatuhkan hukuman, tata cara pemanggilan dan pemeriksaan, sampai pendokumentasian hukuman disiplin. Pola tingkatan hukuman inilah yang biasanya diadaptasi sekolah negeri menjadi skema sanksi berjenjang di tata tertib internal mereka.

Guru Non-ASN (Sekolah Swasta, Yayasan, Bimbel, PKBM)

Guru non-ASN tidak tunduk pada PP 94/2021 — ini poin krusial yang sering salah dipahami. Dasar hukumnya adalah perjanjian kerja/kontrak kerja antara guru dan yayasan, serta peraturan kepegawaian internal, yang merujuk pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 (penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang). UU Guru dan Dosen tetap berlaku sebagai dasar profesi, tetapi disiplin kerja harian diserahkan ke masing-masing satuan pendidikan atau yayasan.

Yang perlu digarisbawahi: UU Ketenagakerjaan sebenarnya sudah mewajibkan hal ini secara tidak langsung. Pasal 108 mewajibkan setiap pemberi kerja yang mempekerjakan minimal 10 orang untuk menyusun peraturan perusahaan, dan Pasal 111 ayat (1) huruf d menegaskan bahwa tata tertib adalah salah satu muatan wajib di dalamnya, bersama hak-kewajiban dan syarat kerja. Artinya, yayasan atau lembaga pendidikan yang mempekerjakan sepuluh guru/tendik atau lebih sebenarnya sudah punya kewajiban hukum menyusun tata tertib tertulis, bukan sekadar praktik baik. Bagi bimbel atau PKBM kecil yang jumlah pengajarnya di bawah ambang itu, kewajiban formalnya memang tidak berlaku, tetapi tata tertib tertulis tetap penting sebagai dasar sah untuk pembinaan — bukan sekadar kebiasaan lisan yang mudah dibantah saat terjadi perselisihan.

Urgensi ini makin nyata mengingat skala guru non-ASN di Indonesia bukan kelompok kecil. Berdasarkan data Katadata untuk tahun ajaran 2025/2026, tercatat sedikitnya 467 ribu guru non-ASN di sekolah negeri saja — setara 19,5 persen dari total 2,4 juta guru di sekolah negeri — di luar guru non-ASN yang bekerja di sekolah swasta, bimbel, dan PKBM. Angka ini perlu dibedakan dari 237 ribu guru non-ASN yang menjadi cakupan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 seperti disampaikan Dirjen GTKPG Nunuk Suryani — subset lebih sempit yang khusus tercatat di Dapodik sebelum akhir 2024 dan menjadi sasaran perpanjangan masa penugasan. Keduanya sah dipakai sesuai konteksnya masing-masing, tetapi jangan dipertukarkan begitu saja saat mengutip. Skala kebutuhan ini pula yang mendasari kebijakan kesejahteraan guru non-ASN: mulai 2026, insentif bulanannya dinaikkan dari Rp300.000 menjadi Rp400.000, dengan anggaran sekitar Rp1,8 triliun untuk 377.143 penerima, di luar akses Program Pendidikan Profesi Guru yang sudah diikuti lebih dari 750 ribu guru non-ASN sepanjang 2024-2025. Bagi yayasan atau lembaga, ini artinya tata tertib tertulis bukan formalitas kecil, melainkan instrumen kepastian kerja bagi mayoritas tenaga pengajarnya.

Apa Saja yang Wajib Ada dalam Tata Tertib Guru?

Tata tertib guru yang lengkap biasanya mencakup enam komponen inti. Bagian ini bukan daftar kaku, melainkan kerangka yang perlu disesuaikan konteks sekolah masing-masing.

Kehadiran dan ketepatan waktu. Ini komponen paling sering jadi sumber sengketa karena paling mudah diukur tetapi paling jarang ditulis rinci: jam masuk dan pulang, prosedur pengajuan izin atau cuti, serta konsekuensi bertingkat untuk keterlambatan berulang. Sekolah yang punya data kehadiran akurat — bukan sekadar tanda tangan manual yang mudah dititip — jauh lebih mudah membuktikan pola pelanggaran ketika pembinaan harus naik ke tahap formal.

Seragam dan penampilan. Mencakup hari seragam, atribut yang wajib dipakai, dan standar kerapian yang terukur (bukan sekadar “berpakaian rapi” yang bisa ditafsirkan beda oleh tiap kepala sekolah).

KBM dan administrasi pembelajaran. Kewajiban menyiapkan RPP/modul ajar, mengisi jurnal mengajar, menyelesaikan penilaian tepat waktu, dan larangan meninggalkan kelas tanpa penugasan yang jelas. Bagian ini berkaitan erat dengan pengelolaan kinerja guru lewat e-Kinerja PMM, karena keduanya sama-sama menilai konsistensi guru menjalankan tugas administratifnya — hanya saja tata tertib menyoal kepatuhan, sedangkan e-Kinerja menyoal kualitas. Butir ini juga jadi kesempatan menegaskan bahwa administrasi pembelajaran tetap berpijak pada standar kompetensi guru yang berlaku, bukan sekadar formalitas mengumpulkan dokumen.

Interaksi dengan siswa dan wali murid. Batasan komunikasi dengan siswa, termasuk di luar jam sekolah dan media sosial pribadi, serta prosedur baku menangani keluhan wali murid agar tidak diselesaikan secara personal tanpa jejak.

Penggunaan HP dan media sosial. Aturan penggunaan gawai saat KBM berlangsung, dan etika mengunggah konten yang menyinggung sekolah atau siswa di akun pribadi.

Rapat dan piket. Kewajiban hadir rapat dewan guru serta rotasi tugas piket harian, yang perlu ditulis eksplisit karena sering jadi celah “lupa jadwal”.

Contoh Tata Tertib Guru, Tenaga Kependidikan, dan Guru Piket

Bagian ini menjawab kebutuhan paling praktis: tiga contoh siap adaptasi untuk unit kerja yang berbeda kebutuhannya. Sesuaikan jam, istilah jabatan, dan aturan lokal sebelum dipakai; ini bahan awal, bukan dokumen final.

Contoh Tata Tertib Guru (Mengajar)

Contoh Tata Tertib Tenaga Kependidikan (Tendik)

Mencakup staf TU, satpam, pustakawan, dan laboran — fokusnya jam kerja administratif dan mutu pelayanan, bukan KBM.

Contoh Tata Tertib Guru Piket

Ini bagian yang paling sering dicari tetapi paling jarang ditulis rinci di tata tertib umum, padahal tugas guru piket sangat spesifik dan berbeda dari tugas mengajar biasa.

Sanksi Berjenjang: Dari Teguran Lisan sampai Surat Peringatan

Baik sekolah negeri maupun swasta umumnya mengadaptasi pola bertingkat yang sama, meski dasar hukumnya berbeda: teguran lisan → teguran tertulis → surat peringatan (SP1/SP2/SP3) → tindakan lebih lanjut sesuai kebijakan yayasan atau aturan kepegawaian yang berlaku. Prinsipnya sama dengan pembinaan berjenjang pada tata tertib murid: perbaikan perilaku didahulukan, sanksi berat baru dijatuhkan setelah tahapan pembinaan tidak membuahkan hasil.

Format surat teguran tertulis tidak perlu rumit, tetapi harus memuat elemen berikut agar sah dan bisa dijadikan bukti pembinaan:

1. Kop surat sekolah/yayasan dan nomor surat.
2. Identitas guru/pegawai yang ditegur (nama, jabatan, unit kerja).
3. Uraian pelanggaran secara faktual (tanggal, bentuk pelanggaran, frekuensi bila berulang).
4. Dasar aturan yang dilanggar (rujuk pasal spesifik di tata tertib internal).
5. Batas waktu perbaikan yang diharapkan.
6. Tanda tangan pihak yang berwenang (kepala sekolah/pengurus yayasan) dan tanda terima dari yang bersangkutan.

Poin keempat sering terlewat, padahal itulah yang membedakan teguran yang punya dasar hukum internal dengan teguran yang terkesan subjektif. Tanpa rujukan pasal, sekolah akan kesulitan menjelaskan konsistensi sanksi bila suatu saat dipertanyakan.

Template dan Daftar Hadir sebagai Pelengkap Penegakan

Tata tertib yang baik perlu didukung dua dokumen turunan yang siap pakai: template tata tertib itu sendiri, dan format daftar hadir guru/pegawai sebagai instrumen pembuktian di lapangan untuk butir kehadiran yang sudah ditetapkan.

Unduh template tata tertib guru (docx)

Unduh format daftar hadir guru dan pegawai (docx)

Namun dokumen tertulis saja tidak cukup jika penegakannya masih bergantung pada ingatan atau tanda tangan manual yang mudah dititip. Aturan soal kehadiran dan ketepatan waktu di atas kertas hanya akan efektif bila datanya akurat dan mudah direkap — inilah yang biasanya jadi celah terbesar dalam praktik, sama seperti yang dibahas dalam absensi digital sekolah secara umum.

Di sinilah presensi digital berperan sebagai pelengkap penegakan tata tertib guru, bukan penggantinya. Dengan absensi guru berbasis GPS dan barcode di e-Absensi, misalnya, kehadiran guru tervalidasi otomatis berdasarkan radius lokasi sekolah, sehingga sekolah punya data kehadiran yang objektif — bukan sekadar catatan manual yang bisa jadi bahan perdebatan saat proses pembinaan atau penerbitan surat teguran berlangsung. Rekap laporannya pun bisa diekspor sekali klik ke Excel atau PDF, siap dilampirkan sebagai bukti pendukung SP1/SP2 bila diperlukan. Sekolah yang ingin melihat bagaimana fitur ini bekerja bisa mengeceknya di halaman Aplikasi Absensi Online Gratis untuk Sekolah & Madrasah.

Sebagai catatan tambahan bagi yayasan yang perlu menata ulang alur pelaporan pelanggaran, kejelasan struktur organisasi sekolah ikut menentukan siapa yang berwenang menegur, siapa yang mengesahkan surat peringatan, dan siapa yang menjadi jenjang banding bila guru merasa keberatan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah tata tertib guru wajib disahkan yayasan atau komite sekolah? Untuk sekolah negeri, tata tertib internal biasanya cukup ditetapkan kepala sekolah selama tidak bertentangan dengan PP 94/2021 dan aturan kepegawaian di atasnya. Untuk sekolah swasta, karena statusnya setara peraturan perusahaan, pengesahan oleh pengurus yayasan penting agar dokumen punya kekuatan mengikat secara internal.

Apa bedanya tata tertib guru dengan SOP guru piket? Tata tertib guru piket yang dibahas di atas adalah bagian dari tata tertib guru secara umum, berisi kewajiban dan larangan. SOP piket biasanya lebih teknis, berupa langkah demi langkah menangani situasi tertentu (misalnya alur ketika ada siswa sakit), dan bisa menjadi lampiran tersendiri yang dirujuk dari tata tertib.

Apakah guru honorer tunduk pada aturan disiplin yang sama dengan guru ASN? Tidak. Guru honorer atau guru non-ASN di sekolah negeri maupun swasta tidak tunduk PP 94/2021, melainkan pada perjanjian kerja dan peraturan kepegawaian internal masing-masing satuan pendidikan yang merujuk UU Ketenagakerjaan.

Bolehkah sekolah langsung menjatuhkan surat peringatan tanpa teguran lisan lebih dulu? Prinsip pembinaan berjenjang menganjurkan teguran lisan atau tertulis lebih dulu untuk pelanggaran ringan. Namun untuk pelanggaran berat yang berdampak langsung pada keselamatan atau nama baik sekolah, tata tertib internal bisa mengatur pengecualian agar sanksi bisa langsung naik ke tingkat lebih tinggi.

Apakah tata tertib guru perlu direviu setiap tahun? Sangat disarankan. Selain menyesuaikan dengan perubahan regulasi kepegawaian di atasnya, reviu berkala juga jadi kesempatan mengevaluasi apakah butir yang ada masih relevan dengan kondisi sekolah saat ini.

Referensi

• Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
• Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (mencabut UU Nomor 5 Tahun 2014). peraturan.bpk.go.id
• Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. JDIH BPK
• Badan Kepegawaian Negara. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. jdih.bkn.go.id
• Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. peraturan.bpk.go.id
• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal GTKPG. Siaran Pers: Komitmen Kesejahteraan Guru Non-ASN 2026 — pernyataan Dirjen GTKPG Nunuk Suryani soal kenaikan insentif dan akses PPG, Jakarta, 26 Januari 2026. internal-portal.kemdikbud.go.id
• RCTI+. Dirjen GTK Tegaskan Guru Non-ASN Tak Diberhentikan, SE Nomor 7/2026 Beri Kepastian Mengajar (9 Mei 2026) — cakupan 237 ribu guru non-ASN dalam Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. rctiplus.com
• Katadata. Infografik: Guru Honorer Menanti Kepastian — data 467 ribu guru non-ASN di sekolah negeri tahun ajaran 2025/2026 (19,5% dari total 2,4 juta guru). katadata.co.id