Penomoran Surat Sekolah: Format, Kode Klasifikasi, dan Contohnya untuk Admin/TU

Menjelang visitasi akreditasi, operator tata usaha membuka buku agenda dan mendapati nomor SK melompat dari 087 ke 093: lima nomor berturut-turut tidak pernah tercatat dipakai, dan tidak ada yang ingat ke mana suratnya pergi. Di sekolah lain, dua petugas TU yang memegang buku agenda masing-masing sama-sama mengeluarkan surat bernomor 112 pada hari yang sama, dan baru ketahuan setelah berkas dicocokkan bertahun-tahun kemudian. Dua contoh ini bersifat ilustratif, bukan kejadian nyata.
Keduanya gejala dari masalah yang sama: tidak ada kesepakatan tertulis tentang siapa yang berwenang memberi nomor, kapan nomor itu diambil, dan dari urutan mana ia berasal. Karena itu aturan penomoran surat sekolah perlu ditulis, bukan diwariskan.
Setelah membaca artikel ini, operator dan TU bisa menyusun nomor yang konsisten untuk surat keluar, SK, surat tugas, dan surat keterangan; menyalin tabel kode klasifikasi untuk dipakai sebagai acuan awal; menyusun buku agenda surat masuk-keluar berbasis Excel; memahami pola penomoran khusus madrasah dan satuan kerja Kemenag; serta mengenali kesalahan penomoran yang paling sering terjadi dan cara mencegahnya.
- Jawaban Singkat: Rumus Nomor Surat Sekolah
- Dasar Aturan: Siapa Terikat Apa
- Format Nomor Surat: Unsur dan Urutannya
- Contoh Nomor Surat per Jenis Surat
- Tabel Kode Klasifikasi Surat Sekolah (Bidang Pendidikan)
- Struktur Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar (Excel/Google Sheets)
- Pola Penomoran untuk Madrasah dan Satuan Kerja Kemenag
- Kesalahan Umum dalam Penomoran
- Pertanyaan yang Sering Diajukan
- Penutup
- Sumber dan Pembaruan
Jawaban Singkat: Rumus Nomor Surat Sekolah
Nomor surat dinas pada umumnya dirakit dari unsur berikut: nomor urut (berjalan dalam satu tahun takwim), kode klasifikasi arsip, kode unit atau jabatan, dan tahun, ditambah kode bulan pada sebagian pola, terutama pola Kemenag. Urutan dan kelengkapan unsur ini berbeda menurut instansi yang mengikat sekolah.
- Sekolah negeri di bawah pemerintah daerah mengikuti tata naskah dinas dan kode klasifikasi arsip pemda masing-masing. Salah satu bentuk yang beredar:
400.3.5.4/045/SMPN 5 Harapan/2026(contoh ilustrasi: kode klasifikasi/nomor urut/kode unit/tahun). Pola persisnya bisa berbeda antardaerah; tanyakan ke dinas pendidikan setempat. - Madrasah negeri dan satuan kerja Kemenag mengikuti Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2026, yang menyertakan kode bulan pada surat dinas, surat tugas, nota dinas, dan naskah khusus (naskah pengaturan dan penetapan seperti SK mengikuti aturan lain), misalnya
19/SJ/OT.01/02/2026untuk naskah penugasan (contoh dari lampiran peraturan, bukan nomor madrasah tertentu). - Sekolah/madrasah swasta, yayasan, PKBM, dan bimbel tidak terikat format nasional tunggal, tetapi disarankan mengadopsi logika yang sama sebagai kebijakan internal tertulis.
Dasar Aturan: Siapa Terikat Apa
Tidak ada satu “UU penomoran surat sekolah” yang berlaku seragam untuk semua jenis sekolah. Yang ada adalah payung pedoman umum, ditambah aturan turunan yang mengikat kelompok instansi tertentu. Definisi dan bagian-bagian surat resmi sudah dibahas di artikel terpisah tentang bagian-bagian surat resmi; di sini kita langsung ke soal nomornya.
Payung paling atas adalah Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (ditetapkan 25 Juni 2021, diundangkan 1 Juli 2021). Peraturan ini menjadi acuan umum yang dipakai kementerian dan lembaga lain saat menyusun pedoman tata naskah dinasnya sendiri. Ia bukan aturan yang otomatis mengikat satuan pendidikan secara langsung.
Dari situ bercabang tiga jalur:
1. Sekolah negeri di bawah pemerintah daerah
Acuannya adalah tata naskah dinas dan kode klasifikasi arsip pemerintah daerah, yang dasarnya Permendagri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kemendagri dan Pemda (ditetapkan 12 September 2022, diundangkan dan berlaku 23 September 2022). Dinas pendidikan setempat sering menerbitkan surat edaran yang menambah detail; tanyakan salinannya ke TU dinas bila sekolah Anda belum punya.
Sebagai pembanding pola, ada pedoman untuk unit kementerian:
- Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (ditetapkan 5 Januari 2026, diundangkan 7 Januari 2026). Peraturan ini mencabut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021, yang sudah tidak berlaku.
Kedua peraturan ini mengikat unit Kementerian, bukan langsung satuan pendidikan di daerah. Keduanya tetap berguna sebagai rujukan pola.
2. Madrasah negeri dan satuan kerja Kemenag
Acuannya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama (ditetapkan 13 Juli 2026, diundangkan 20 Juli 2026, berlaku sejak tanggal ditetapkan). PMA ini meneruskan sebagian besar pola unsur dari Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama.
3. Sekolah/madrasah swasta, yayasan, PKBM, dan bimbel
Tidak terikat format nasional tunggal. Praktik yang baik: adopsi logika pedoman resmi di atas (nomor urut tahunan, kode klasifikasi, kode unit) dan tuliskan sebagai kebijakan internal, bukan sekadar kebiasaan yang diwariskan dari satu petugas TU ke penggantinya.
Format Nomor Surat: Unsur dan Urutannya

Unsur Nomor
Satu nomor surat dinas, di hampir semua pedoman, dirakit dari unsur-unsur berikut. Urutan dan kelengkapannya berbeda menurut instansi:
- Nomor urut: angka berjalan dalam satu tahun takwim, dimulai lagi dari 1 setiap tahun baru.
- Kode jenis naskah: dipakai sebagian instansi, terutama madrasah/Kemenag, untuk naskah khusus seperti surat keterangan atau berita acara.
- Bulan, ditulis dua digit: dipakai sebagian pola, terutama pola Kemenag; sebagian pola pemda/sekolah tidak menyertakannya.
- Tahun penerbitan.
Posisi nomor ini ada tepat di bawah kop surat sekolah, jadi sebelum menata ulang nomor, pastikan dulu kop suratnya sendiri sudah lengkap dan konsisten.
Prinsip yang Berlaku Umum
- Nomor urut berlaku dalam satu tahun takwim dan kembali ke 1 setiap awal tahun. PMA Nomor 12 Tahun 2026 memakai satu tahun takwim kalender di seluruh contoh penomorannya, dan Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026 juga menetapkan nomor urut dalam satu tahun kalender.
- Nomor lazimnya diberikan oleh fungsi tata usaha, bukan oleh pembuat konsep surat. PMA 12/2026 menegaskannya untuk tata usaha UPT, termasuk madrasah. Guru atau kepala bagian yang menyiapkan draf tidak mengambil nomor sendiri.
- Nomor diberikan pada tanggal naskah ditandatangani pejabat yang berwenang, bukan saat konsep dibuat. Prinsip ini tercantum dalam Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026. Praktiknya: minta nomor ke TU saat draf sudah final dan siap ditandatangani, supaya tidak ada nomor yang “dipesan” lalu suratnya batal (lihat bagian kesalahan umum di bawah).
Dua Pola yang Beredar
Dua pola ini beredar di sekolah Indonesia. Keduanya sah dipakai sebagai kebijakan internal sekolah swasta, sepanjang konsisten dan tertulis:
- Pola A: mengikuti logika kode klasifikasi arsip pemda, tanpa kode bulan. Susunan: kode klasifikasi, nomor urut, kode unit, tahun. Contoh ilustrasi:
400.3.5.4/045/SMPN 5 Harapan/2026. Ini salah satu pola yang beredar, bukan pola resmi yang berlaku seragam di semua daerah. Pada contoh surat sekolah negeri yang beredar, ada juga yang memakai bulan (termasuk angka Romawi) dengan nomor urut di depan, jadi pastikan dulu pola yang dipakai dinas Anda. - Pola B: pola yang umum dipakai yayasan dan sekolah swasta. Susunan: nomor urut, kode unit, kode jenis surat, bulan, tahun. Contoh ilustrasi:
012/SMA-YPH/SK/07/2026.
Sebagai pembanding, Permendikdasmen 2/2026 untuk unit Kemendikdasmen menyusun nomor dari nomor urut dan kode naskah dinas (kode jabatan atau unit utama, kode unit kerja, kode klasifikasi arsip), dengan kode klasifikasi keamanan pada jenis naskah tertentu. Urutannya berbeda dari Pola A, jadi lihat lampirannya langsung bila ingin meniru pola kementerian.
Untuk sekolah swasta, tidak ada pola yang “paling benar”: pilih salah satu, tuliskan sebagai kebijakan tertulis, dan pakai konsisten sepanjang tahun ajaran. Sekolah negeri dan madrasah negeri sebaiknya mengikuti pola yang sudah ditetapkan dinas atau Kankemenag masing-masing, bukan memilih bebas.
Contoh Nomor Surat per Jenis Surat
| Jenis Surat | Kode Klasifikasi (ilustrasi) | Contoh Nomor (Pola A, ilustrasi) | Contoh Nomor (Pola B, ilustrasi) | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Surat keluar (undangan lomba, jenjang SD/SMP) | 400.3.5.4 – Lomba, Penghargaan, Penganugerahan | 400.3.5.4/045/SMPN 5 Harapan/2026 | 045/SMA-YPH/Kel/07/2026 | Jenjang SMA memakai kode 400.3.8.6 untuk urusan yang sama |
| SK (pembagian tugas, panitia, kelulusan) | Belum seragam: cocokkan ke lampiran/edaran dinas | [KKA]/012/SMPN 5 Harapan/2026 | 012/SMA-YPH/SK/07/2026 | SK adalah naskah penetapan; kode klasifikasinya berbeda menurut praktik daerah. Sumber sekolah yang beredar pun tidak seragam, ada yang memakai seri 800 (kepegawaian) untuk SK pembagian tugas. Itu alasan untuk tidak menyalin kode SK dari internet tanpa konfirmasi ke dinas |
| Surat tugas (guru mengikuti pelatihan) | 400.3.4 – Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik | 400.3.4/094/SMPN 5 Harapan/2026 | 094/SMA-YPH/ST/07/2026 | Untuk SD/SMP ada kode yang lebih spesifik, 400.3.5.3. Kode naskah penugasan bisa ditambahkan sesuai kebijakan sekolah |
| Surat keterangan (siswa aktif) | 400.3.12.1 – Data Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 400.3.12.1/128/SMPN 5 Harapan/2026 | 128/SMA-YPH/Ket/07/2026 | Diterbitkan atas nama sekolah; jangan dicampur dengan surat izin dari wali murid |
Pada Pola B, kode jenis surat (Kel, SK, ST, Ket) ditetapkan sendiri oleh yayasan atau sekolah; tidak ada daftar bakunya, jadi tuliskan dalam kebijakan internal. Kode klasifikasi pada tabel ini bersumber dari lampiran Permendagri Nomor 83 Tahun 2022 bidang Pendidikan (kode 400.3 dan turunannya) dan disajikan sebagai contoh ilustratif. Cocokkan dengan salinan lampiran resmi atau kebijakan dinas setempat sebelum dipakai, terutama untuk SK yang belum seragam.
Tabel Kode Klasifikasi Surat Sekolah (Bidang Pendidikan)
Kode di bawah ini adalah kode bidang Pendidikan (awalan 400.3) dari lampiran Permendagri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kemendagri dan Pemda, dasar yang dipakai sekolah negeri di bawah pemerintah daerah untuk menentukan kode hal pada nomor surat. Ini daftar ringkas untuk acuan awal, bukan seluruh isi lampiran. Cocokkan tiap kode dengan lampiran resmi sebelum dipakai.
Satu peringatan dulu: banyak situs dan contoh surat yang masih beredar memakai kode seri 420/421 untuk urusan pendidikan. Kode itu berasal dari pedoman klasifikasi arsip yang lama dan tidak sejalan dengan skema 400.3 di Permendagri 83/2022. Jangan menyalin kode 420/421 dari contoh lama tanpa mengecek ulang ke lampiran resmi yang berlaku di daerah Anda.
| Kode | Uraian | Contoh Penggunaan di Sekolah |
|---|---|---|
| 400.3 | Pendidikan | Kode induk untuk seluruh urusan pendidikan |
| 400.3.4 | Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik | Surat tugas guru mengikuti workshop, diklat, bimtek |
| 400.3.5 | Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama | Kode induk jenjang SD/SMP |
| 400.3.5.1 | Kurikulum, Bahan Ajar (SD/SMP) | Surat terkait kurikulum, perangkat ajar |
| 400.3.5.3 | Pelatihan, Bimtek, Sosialisasi (SD/SMP) | Pelatihan atau bimtek yang diikuti guru SD/SMP |
| 400.3.5.4 | Lomba, Penghargaan, Penganugerahan (SD/SMP) | Undangan atau surat tugas lomba akademik/nonakademik, penghargaan siswa/guru |
| 400.3.5.5 | Bantuan Operasional Sekolah/BOS (SD/SMP) | Surat terkait pencairan dan pelaporan BOS |
| 400.3.5.6 | Bantuan Siswa Miskin (SD/SMP) | Surat terkait bantuan siswa kurang mampu |
| 400.3.7 | Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik | Surat pembinaan dan pengembangan kompetensi guru |
| 400.3.8 | Sekolah Menengah Atas | Urusan jenjang SMA yang tidak punya kode lebih rinci |
| 400.3.8.1 | Kurikulum (SMA) | Surat terkait kurikulum jenjang SMA |
| 400.3.8.6 | Lomba, Sayembara, Festival (SMA) | Undangan atau surat tugas lomba jenjang SMA |
| 400.3.10 | Pendidik dan Tenaga Pendidik | Surat terkait guru dan tenaga kependidikan, seperti mutasi |
| 400.3.12 | Data dan Statistik Pendidikan | Surat terkait data pendidikan, termasuk Dapodik |
| 400.3.12.1 | Data Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Surat keterangan siswa aktif |
| 400.3.13 | Prasarana dan Sarana Pendidikan | Pengadaan, perbaikan, atau peminjaman sarana sekolah |
| 400.3.13.1 | Prasarana Pendidikan | Surat terkait gedung, ruang kelas, dan bangunan sekolah |
| 400.3.13.2 | Sarana Pendidikan | Surat terkait alat peraga, buku, dan perlengkapan belajar |
Cara memilih kode: lihat isi pokok surat, bukan jenis suratnya. Dua surat tugas bisa punya kode berbeda kalau substansinya berbeda. Surat tugas guru mengikuti bimtek kurikulum memakai kode kurikulum (400.3.5.1 untuk SD/SMP, 400.3.8.1 untuk SMA), sementara surat tugas guru menjadi panitia lomba memakai kode lomba (400.3.5.4 untuk SD/SMP, 400.3.8.6 untuk SMA). Sebaliknya, dua surat berjenis sama (misalnya dua surat keterangan) bisa punya kode berbeda kalau salah satunya soal data peserta didik dan satunya lagi soal sarana.
Sebagai pertimbangan praktis, bila untuk jenjang sekolah Anda ada kode yang lebih spesifik daripada kode umum (misalnya 400.3.5.3 untuk pelatihan SD/SMP dibanding 400.3.4), pertimbangkan memakai yang lebih spesifik. Ini kebiasaan baik, bukan ketentuan tertulis. Tanyakan ke dinas bila sekolah Anda sudah punya kebiasaan tersendiri.
Untuk kode di luar bidang pendidikan (kepegawaian umum, keuangan, kearsipan, dan persuratan lintas bidang), kode lengkapnya ada di lampiran utuh Permendagri Nomor 83 Tahun 2022. Mintalah salinannya ke bagian kearsipan dinas pendidikan setempat bila belum punya.
Madrasah negeri tidak memakai kode di atas. Klasifikasi arsip madrasah mengikuti skema tersendiri dari Kementerian Agama (lihat bagian pola madrasah di bawah).
Struktur Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar (Excel/Google Sheets)
Buku agenda kertas gampang kehilangan jejak begitu dua orang mengelolanya bergantian. Buku agenda digital di Excel atau Google Sheets bisa menjadi langkah awal yang murah. Berikut struktur lima sheet yang bisa Anda buat sendiri:
- Agenda Surat Keluar: no. agenda, tanggal surat, nomor surat, kode klasifikasi, jenis surat, tujuan, perihal, penandatangan, pembuat konsep, tanggal kirim, bukti kirim/ekspedisi, lokasi berkas, status (terbit/batal), keterangan.
- Agenda Surat Masuk: no. agenda, tanggal terima, tanggal surat, nomor surat asal, pengirim, perihal, disposisi ke, tindak lanjut, status (belum/dalam proses/selesai), kode klasifikasi, lokasi berkas.
- Daftar Kode: salinan tabel kode klasifikasi yang sekolah Anda pakai, sebagai sumber daftar pilihan (dropdown) untuk dua sheet agenda.
- Pengaturan: kode unit sekolah, tahun berjalan, dan pola nomor yang dipilih.
- Petunjuk: cara pakai sehari-hari dan cara memulai tahun baru (nomor urut kembali ke 1).
Aturan yang sebaiknya dibangun ke dalam sheet agenda keluar:
- Nomor urut kembali ke 1 setiap tahun takwim.
- Pewarnaan otomatis (conditional formatting) bila ada nomor ganda.
- Penanda bila ada celah atau lompatan nomor.
- Status “batal” untuk nomor yang sudah diambil tapi tidak jadi dipakai. Nomor batal tidak dipakai ulang; cukup dicatat sebagai batal beserta alasannya.
- Sel berformula dikunci supaya tidak tertimpa tanpa sengaja.
Buku agenda Excel ini sudah jauh lebih rapi dibanding kertas, tapi tetap satu file yang harus dijaga manual dan gampang tertimpa kalau dua TU membukanya bersamaan. Begitu sekolah mulai memikirkan arsip dan publikasi dokumen yang lebih tersentral, langkah berikutnya biasanya ke administrasi sekolah digital.
Pola Penomoran untuk Madrasah dan Satuan Kerja Kemenag
Dasarnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama, yang pola unsurnya meneruskan susunan dari Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 9 Tahun 2016:
| Jenis Naskah | Susunan | Contoh dari Lampiran PMA 12/2026 |
|---|---|---|
| Surat dinas (korespondensi eksternal) | kategori keamanan / nomor urut / kode jabatan / kode klasifikasi arsip / bulan / tahun | B/123/SJ/HM.01/06/2026 |
| Naskah penugasan (surat tugas) | nomor urut / kode jabatan / kode klasifikasi arsip / bulan / tahun | 19/SJ/OT.01/02/2026 |
| Korespondensi internal (nota dinas) | nomor urut / kode jabatan / kode klasifikasi arsip / bulan / tahun | 17/B.IV/OT.01/03/2026 |
| Naskah khusus dan lainnya | nomor urut / kode jabatan / kode klasifikasi arsip / kode naskah / bulan / tahun | 02/B.IV/KP.01/SKet/01/2026 |
Beberapa catatan penting saat menerapkannya di madrasah:
- Kategori keamanan memakai kode SR, R, T, dan B sesuai tingkat kerahasiaan naskah. Bulan selalu ditulis dua digit.
- Contoh-contoh di lampiran PMA memakai kode jabatan unit pusat Kemenag (seperti SJ, B.IV), jadi jangan dipakai langsung sebagai contoh madrasah. Kode jabatan madrasah ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenag (untuk MAN) atau Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota (untuk MTsN dan MIN). Contoh ilustrasi untuk madrasah:
021/[kode jabatan madrasah]/[KKA]/08/2026. Tanyakan kode jabatan yang berlaku ke TU Kantor Kemenag setempat sebelum dipakai. - Penomoran naskah penetapan dan pengaturan, seperti SK, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain di luar pola surat dinas biasa. Jangan menyamakan pola SK madrasah dengan pola surat dinas di atas tanpa konfirmasi ke Kankemenag.
- PMA Nomor 12 Tahun 2026 ditetapkan 13 Juli 2026, dan ketentuan peralihannya memberi masa penyesuaian paling lama dua tahun sejak diundangkan. Madrasah swasta tidak otomatis terikat PMA ini, tetapi lazim mengikuti pola Kemenag sebagai acuan. Konfirmasikan ke Kankemenag setempat sebelum menegaskannya sebagai kewajiban.
Kesalahan Umum dalam Penomoran
Sebagian poin di bawah ini adalah ketentuan dari pedoman resmi; sebagian lagi praktik umum hasil pengalaman lapangan, ditandai agar tidak tertukar.
- Nomor ganda. Gejalanya dua surat terbit dengan nomor yang sama. Penyebabnya biasanya dua operator memegang buku agenda masing-masing, atau nomor diambil dari draf Word yang disalin dari surat sebelumnya tanpa diperbarui. Praktik umum: satu buku agenda induk, satu petugas pemberi nomor per hari kerja, atau buku agenda digital bersama.
- Nomor lompat. Nomor diambil lalu suratnya batal tanpa dicatat, atau nomor “dicadangkan” untuk pimpinan yang belum tentu dipakai. Prosedur ringkas: tandai nomor yang batal di kolom status buku agenda, jangan dipakai ulang untuk surat lain, dan catat alasannya singkat.
- Nomor diambil sebelum surat final, sehingga urutan nomor tidak sejalan dengan urutan tanggal penerbitan. Ini bertentangan dengan prinsip nomor diberikan saat penandatanganan. Praktik umum: ambil nomor saat draf benar-benar siap ditandatangani.
- Tanggal mundur (backdate) yang merusak urutan nomor dan tanggal dalam buku agenda. Praktik yang sebaiknya dihindari karena menyulitkan audit dan visitasi.
- Lupa reset di awal tahun, atau sebaliknya mereset nomor di tengah tahun ajaran padahal acuan resminya adalah tahun takwim (Januari–Desember), bukan tahun ajaran (Juli–Juni).
- Kode klasifikasi asal tempel dari contoh surat orang lain tanpa menyesuaikan dengan isi surat yang sebenarnya diterbitkan.
- Campur format dalam satu tahun, misalnya bulan ditulis angka Romawi di satu surat dan angka biasa di surat lain. Praktik umum: pilih satu format dan konsisten sepanjang tahun.
- Nomor urut berhuruf (45A, 45B, dan seterusnya) sebagai cara menyiasati nomor yang terlewat. Ini menyulitkan pelacakan dan sebaiknya diganti dengan prosedur nomor batal di atas.
- Tidak ada buku agenda induk. SK, surat tugas, dan surat keluar dicatat di tempat terpisah tanpa aturan yang menyatukan nomor urutnya. Prosedur ringkas untuk dua operator: tetapkan satu orang sebagai pemegang nomor resmi per hari atau per minggu, dan petugas lain wajib meminta nomor ke orang itu, bukan mengambil sendiri dari buku masing-masing.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah kode klasifikasi wajib dicantumkan dalam nomor surat? Untuk instansi pemerintah, klasifikasi arsip menjadi dasar penomoran sesuai Permendagri Nomor 83 Tahun 2022 dan PMA Nomor 12 Tahun 2026. Untuk sekolah/madrasah swasta tidak ada kewajiban eksternal, tetapi tetap disarankan agar nomor bisa dipakai menelusuri arsip di kemudian hari.
Apakah nomor urut dimulai lagi tiap tahun? Ya. Nomor urut berjalan dalam satu tahun takwim dan kembali ke 1 di awal tahun berikutnya, sesuai pola yang dipakai PMA Nomor 12 Tahun 2026 dan Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026.
Siapa yang berwenang memberi nomor surat? Lazimnya fungsi tata usaha di unit tersebut, bukan pembuat konsep. PMA Nomor 12 Tahun 2026 menyebut kewenangan ini ada pada tata usaha UPT, termasuk tata usaha madrasah.
Bulan ditulis dengan angka atau angka Romawi? PMA Nomor 12 Tahun 2026 dan KMA Nomor 9 Tahun 2016 memakai dua digit angka biasa. Angka Romawi lazim dipakai di banyak sekolah swasta dan bukan kesalahan. Yang penting dipakai konsisten sepanjang tahun.
Apakah SK dan surat keluar dicatat di satu buku agenda yang sama? Ini kebijakan internal sekolah. Yang penting semuanya terdokumentasi di satu sistem pencatatan dan tidak ada nomor yang dipakai dua kali.
Bagaimana kalau nomor sudah terlanjur dipakai atau suratnya batal? Nomor yang sudah diambil tidak dipakai ulang untuk surat lain. Catat sebagai “batal” di buku agenda, lengkap dengan alasannya, supaya urutan nomor tetap bisa dipertanggungjawabkan.
Apakah nomor surat berbeda untuk surat elektronik atau yang ditandatangani secara elektronik? Prinsip penomoran yang sama tetap berlaku. Rujuk ketentuan tata naskah dinas elektronik instansi masing-masing untuk detail teknis tanda tangan dan verifikasinya.
Apakah surat keterangan untuk siswa perlu diberi nomor? Ya, selama diterbitkan atas nama sekolah, misalnya surat keterangan siswa aktif atau berkelakuan baik. Ini berbeda dari surat izin atau surat sakit yang ditulis wali murid, yang tidak masuk ke nomor surat resmi sekolah.
Penutup
Tiga hal yang paling menentukan rapi-tidaknya penomoran: satu pemegang nomor resmi, satu buku agenda induk, dan satu kebijakan tertulis tentang pola nomor yang dipakai. Dengan tiga hal itu, lompatan dan nomor ganda seperti pada contoh di awal artikel hampir selalu bisa dicegah.
Surat yang sudah bernomor konsisten tetap perlu disimpan dengan baik, dan sebagian (pengumuman, dokumen resmi, profil sekolah) perlu dipublikasikan supaya tidak tercecer di folder personal milik satu orang TU yang suatu saat pindah tugas. Untuk menyimpan dan menampilkan dokumen resmi seperti itu, sekolah bisa memanfaatkan Web Sekolah.
Sumber dan Pembaruan
- Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. Ditetapkan 25 Juni 2021, diundangkan 1 Juli 2021.
- Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ditetapkan 5 Januari 2026, diundangkan 7 Januari 2026; mencabut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021. (salinan PDF)
- Permendiktisaintek Nomor 42 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Ditetapkan 15 Oktober 2025, diundangkan dan berlaku 27 Oktober 2025.
- Permendagri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Ditetapkan 12 September 2022, diundangkan dan berlaku 23 September 2022.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2026 tentang Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama. Ditetapkan 13 Juli 2026, diundangkan 20 Juli 2026, berlaku sejak 13 Juli 2026.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama.
Terakhir diverifikasi: 17 Oktober 2026. Artikel ini akan disegarkan tiap kuartal, dan segera begitu ada perubahan pada peraturan-peraturan di atas.