Selama lebih dari sepuluh tahun, evaluasi pendidikan di Indonesia identik dengan satu momok besar: Ujian Nasional. Nilai UN dianggap sebagai penentu kelulusan, bahkan kerap menjadi ukuran “pintar tidaknya” seorang siswa. Namun sejak 2021, cara pandang ini berubah total. Ujian Nasional dihapus, dan pemerintah menggantinya dengan sebuah pendekatan baru bernama Asesmen Nasional (AN) — sebuah sistem evaluasi yang tidak lagi berfokus menentukan lulus atau tidaknya seorang siswa, melainkan memotret kualitas proses pembelajaran dan mutu pendidikan secara jauh lebih menyeluruh.

Sayangnya, hingga kini masih banyak orang tua, siswa, bahkan sebagian guru yang menganggap Asesmen Nasional sekadar “UN dengan nama baru”. Padahal filosofi, tujuan, dan cara kerjanya sangat berbeda. Artikel ini akan mengupas tuntas apa itu Asesmen Nasional, mengapa program ini diciptakan, siapa saja pesertanya, instrumen apa saja yang digunakan, serta bagaimana perannya dalam transformasi pendidikan Indonesia — termasuk perubahan penting yang mulai berlaku pada tahun 2026.

Apa Itu Asesmen Nasional?

Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang sebelumnya bernama Kemendikbudristek. Berbeda dengan ujian pada umumnya, AN tidak menilai satu per satu siswa untuk menentukan kelulusan, tetapi menilai mutu satuan pendidikan secara keseluruhan — mulai dari hasil belajar mendasar siswa (literasi, numerasi, dan karakter) hingga kualitas proses belajar-mengajar dan iklim sekolah yang mendukung pembelajaran.

Secara sederhana, jika Ujian Nasional dulu bertanya “seberapa pintar siswa ini?”, maka Asesmen Nasional bertanya “seberapa baik sekolah ini menjalankan proses pendidikan bagi murid-muridnya?”. Pergeseran cara pandang inilah yang menjadi inti dari reformasi evaluasi pendidikan yang dicanangkan sejak 2021.

Payung hukum program ini awalnya diatur dalam Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional, yang kemudian diperbarui melalui Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2026 seiring dengan penyesuaian kebijakan Asesmen Nasional dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) — sebuah perubahan penting yang akan dibahas lebih lanjut di bagian akhir artikel ini.

Asesmen Nasional dalam Satu Menit

Mengapa Asesmen Nasional Dibuat?

Ujian Nasional selama bertahun-tahun dikritik karena hanya mengukur hasil akhir siswa pada satu titik waktu, tanpa benar-benar menggambarkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Akibatnya, banyak sekolah justru berlomba mengejar nilai ujian — melalui drilling soal dan bimbingan intensif menjelang ujian — ketimbang membangun kompetensi siswa secara utuh.

Perubahan paradigma yang dibawa Asesmen Nasional dapat disederhanakan sebagai berikut:

Ujian Nasional (UN): mengukur hasil akhir siswa secara individual, menjadi penentu kelulusan, dan dilaksanakan di akhir jenjang.

Asesmen Nasional (AN): mengukur kualitas sistem pendidikan secara menyeluruh — mencakup input, proses, dan hasil — tanpa berdampak pada kelulusan siswa secara individu.

Pemerintah menilai pendekatan berbasis ujian akhir memiliki keterbatasan besar: hasilnya tidak bisa dipakai untuk memperbaiki proses belajar karena sudah “terlambat” — siswa sudah lulus atau tidak lulus. Asesmen Nasional dirancang untuk memutus siklus ini dengan menyediakan data mutu pendidikan yang bisa langsung ditindaklanjuti oleh sekolah dan pemerintah daerah, bukan sekadar angka akhir yang tidak berbekas.

Perjalanan panjang transformasi sistem ujian berbasis komputer di Indonesia, mulai dari era UNBK hingga terbentuknya TKA, bisa Anda telusuri lebih lengkap dalam sejarah ujian berbasis komputer dari UNBK hingga TKA.

Apakah Asesmen Nasional Pengganti Ujian Nasional?

Jawaban singkatnya: secara kebijakan, ya — AN menggantikan posisi UN sebagai instrumen evaluasi nasional. Namun secara konsep dan fungsi, keduanya sangat berbeda.

Ujian Nasional dihapus pada 2020 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Menteri Nadiem Makarim, sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Sejak saat itu, Asesmen Nasional menjadi instrumen evaluasi resmi pengganti UN, dengan sejumlah perbedaan mendasar:

Karena tidak lagi menilai individu siswa, hasil Asesmen Nasional tidak pernah dijadikan syarat kelulusan maupun alat seleksi siswa. Untuk memahami lebih jauh bagaimana TKA — yang mulai diperkenalkan sebagai pengganti sebagian fungsi ujian akademik individual — berkaitan dengan sistem ini, Anda bisa membaca perbedaan TKA dengan sistem ujian sebelumnya.

Karakteristik Utama Asesmen Nasional

Sebelum masuk ke tujuan dan instrumennya, ada baiknya memahami dulu ciri-ciri paling mendasar yang membedakan Asesmen Nasional dari bentuk ujian lain:

• Tidak menentukan kelulusan — hasil AN tidak pernah berdampak pada nilai rapor maupun status lulus/tidak lulus siswa.
• Menggunakan pendekatan sampel — tidak seluruh siswa mengikuti AN, hanya sebagian yang dipilih acak untuk mewakili populasi sekolah.
• Mengukur kompetensi dasar, bukan mata pelajaran — AN berfokus pada literasi, numerasi, dan karakter, bukan penguasaan materi per mata pelajaran seperti ujian sekolah.
• Menilai lingkungan belajar, bukan hanya siswa — melalui Sulingjar, kualitas iklim dan proses belajar-mengajar di sekolah turut dipotret.
• Berorientasi pada perbaikan mutu, bukan penghakiman — seluruh hasil AN diarahkan untuk perbaikan pendidikan berbasis data, bukan untuk membanding-bandingkan sekolah secara kompetitif.
• Dilaksanakan secara berbasis komputer — pelaksanaan teknisnya menggunakan infrastruktur ANBK yang dikelola pemerintah.

Ciri-ciri inilah yang membuat Asesmen Nasional secara fundamental berbeda dari Ujian Nasional maupun ujian sekolah pada umumnya.

Apa Tujuan Asesmen Nasional?

Asesmen Nasional dirancang dengan sejumlah tujuan utama yang saling terkait, yaitu:

1. Mengukur kemampuan literasi siswa — kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari.

2. Mengukur kemampuan numerasi siswa — kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan persoalan dalam berbagai konteks kehidupan.

3. Mengukur karakter peserta didik — mencakup sikap, nilai, dan kebiasaan belajar seperti keimanan dan ketakwaan, akhlak mulia, kebhinekaan global, kemandirian, gotong royong, bernalar kritis, dan kreativitas.

4. Memahami kualitas proses pembelajaran — melalui potret kondisi lingkungan belajar, iklim keamanan sekolah, dan dukungan terhadap proses belajar-mengajar.

5. Mendukung perbaikan pendidikan berbasis data — hasil AN dijadikan dasar bagi sekolah dan pemerintah daerah untuk merancang program perbaikan yang lebih tepat sasaran, bukan sekadar mengejar angka.

Pada akhirnya, tujuan besar Asesmen Nasional bukan untuk menghakimi siswa, melainkan mendorong satuan pendidikan agar berfokus pada hal yang seharusnya menjadi inti pendidikan: pengembangan kompetensi dan karakter murid secara utuh.

Apa Saja Instrumen Asesmen Nasional?

Sejak awal diberlakukan pada 2021, Asesmen Nasional dijalankan melalui tiga instrumen utama. Ketiga instrumen ini merupakan instrumen inti pada periode awal pelaksanaan AN, dan tetap menjadi kerangka dasar hingga kini meski komposisinya terus disesuaikan mengikuti perkembangan regulasi:

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) menjadi inti dari pengukuran kognitif siswa, terdiri atas literasi membaca dan literasi matematika (numerasi). Kedua kompetensi ini dipilih karena dianggap sebagai kecakapan hidup dasar yang dibutuhkan siapa pun, terlepas dari jurusan maupun cita-cita mereka di masa depan.

Survei Karakter mengukur aspek non-kognitif siswa, sementara Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) menilai kualitas iklim sekolah dari sudut pandang guru dan kepala satuan pendidikan — termasuk aspek keamanan, inklusivitas, dan dukungan terhadap pembelajaran. Pembahasan lebih rinci mengenai instrumen ini bisa Anda temukan pada artikel Survei Lingkungan Belajar sebagai bagian dari Asesmen Nasional.

Perlu dicatat, komposisi dan mekanisme instrumen ini dapat berubah mengikuti kebijakan pemerintah yang berlaku pada tahun tersebut — termasuk perubahan signifikan yang mulai berlaku sejak 2026 (dibahas pada bagian khusus di bawah). Dengan kata lain, AKM, Survei Karakter, dan Sulingjar adalah kerangka instrumen yang berlaku hingga saat artikel ini ditulis, bukan struktur yang bersifat permanen — sehingga pembaca disarankan selalu mengecek regulasi terbaru dari Kemendikdasmen untuk memastikan ketentuan yang berlaku pada tahun ajaran berjalan.

Siapa Peserta Asesmen Nasional?

Berbeda dengan Ujian Nasional yang mewajibkan seluruh siswa mengikuti ujian, Asesmen Nasional menggunakan pendekatan sampel. Artinya, tidak semua siswa perlu berpartisipasi — cukup sejumlah siswa yang dipilih secara acak oleh pemerintah untuk mewakili populasi siswa di sekolah tersebut.

Ketentuan jumlah peserta pada masing-masing jenjang secara umum mengikuti pola berikut:

• SD/MI/Paket A: maksimal 30 peserta didik
• SMP/MTs/Paket B: maksimal 45 peserta didik
• SMA/MA/Paket C dan SMK: maksimal 45 peserta didik

Sementara itu, guru dan kepala sekolah menjadi responden Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) sesuai ketentuan peserta yang ditetapkan pemerintah pada setiap tahun pelaksanaan. Perlu ditegaskan, Survei Karakter adalah instrumen yang diperuntukkan bagi siswa, bukan guru — sedangkan guru dan kepala sekolah berperan sebagai responden Sulingjar untuk memotret kualitas iklim dan proses pembelajaran dari sudut pandang pendidik. Pendekatan sampel ini sengaja dipilih agar hasil asesmen tetap representatif tanpa membebani seluruh siswa secara psikologis maupun teknis.

Apakah Asesmen Nasional Menentukan Kelulusan?

Tidak. Ini adalah salah satu poin paling penting yang membedakan AN dari UN. Asesmen Nasional secara tegas dirancang agar tidak memiliki konsekuensi apa pun terhadap individu siswa, baik dalam bentuk:

• nilai rapor,
• syarat kelulusan, maupun
• alat seleksi ke jenjang pendidikan berikutnya.

Filosofi ini sengaja dibangun agar keikutsertaan siswa dalam asesmen tidak menjadi beban psikologis, sekaligus memastikan hasil asesmen benar-benar mencerminkan kondisi belajar yang wajar — bukan hasil belajar yang “didongkrak” karena tekanan kelulusan. Hasil AN sepenuhnya digunakan untuk evaluasi sistem, pemetaan mutu, dan perbaikan pendidikan di tingkat sekolah maupun daerah.

Hubungan Asesmen Nasional dengan ANBK

Banyak masyarakat menyamakan istilah Asesmen Nasional dengan ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer), padahal keduanya berada di level yang berbeda. Asesmen Nasional (AN) adalah kegiatan atau program evaluasi pendidikannya, sementara ANBK adalah sistem dan infrastruktur berbasis komputer yang digunakan untuk melaksanakan asesmen tersebut — mencakup aplikasi, server, sinkronisasi data, hingga perangkat ujian di sekolah.

Sederhananya, AN adalah “apa yang dinilai”, sedangkan ANBK adalah “bagaimana penilaian itu dijalankan secara teknis”. Jika Anda ingin memahami sisi teknis pelaksanaan asesmen berbasis komputer ini secara lebih mendalam, silakan baca pengertian ANBK dan fungsi sistem pelaksanaan asesmen berbasis komputer.

Selain ANBK, ada satu istilah lagi yang sering tertukar, yaitu TKA (Tes Kemampuan Akademik). Agar lebih mudah dibedakan, berikut rangkumannya:

Untuk memahami perbedaan tiga istilah yang paling sering tertukar ini secara lebih mendalam, Anda bisa membaca ulasan lengkapnya di perbedaan konsep TKA, AN, dan ANBK.

Bagaimana Hasil Asesmen Nasional Digunakan?

Hasil Asesmen Nasional tidak berhenti sebagai angka di atas kertas. Sejak April 2022, pemerintah meluncurkan platform Rapor Pendidikan — sebuah dasbor data yang menyajikan hasil AN bersama sumber data lain seperti Dapodik, agar mudah diakses dan ditindaklanjuti oleh satuan pendidikan maupun pemerintah daerah.

Secara garis besar, hasil Asesmen Nasional dimanfaatkan untuk:

• Rapor Pendidikan — acuan utama sekolah dan dinas pendidikan untuk mengidentifikasi masalah dan akar penyebabnya.
• Evaluasi sekolah — memetakan kekuatan dan kelemahan proses pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan.
• Perencanaan program berbasis data — dasar penyusunan program dan anggaran pendidikan, dikenal sebagai Perencanaan Berbasis Data (PBD).
• Peningkatan kualitas pembelajaran — umpan balik bagi guru untuk menyesuaikan strategi mengajar sesuai kebutuhan riil siswa.

Pendekatan ini menjadikan Rapor Pendidikan sebagai dokumen perencanaan yang ideal, karena satuan pendidikan tidak lagi menyusun program berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan data nyata hasil evaluasi nasional.

Mengapa Asesmen Nasional Penting bagi Sekolah?

Bagi satuan pendidikan, Asesmen Nasional bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan alat bantu yang memberikan gambaran objektif mengenai kondisi pembelajaran di sekolah masing-masing. Tanpa data semacam ini, sekolah cenderung menyusun program perbaikan berdasarkan asumsi atau kebiasaan lama, bukan berdasarkan kondisi riil yang dialami siswa dan guru.

Melalui hasil AN yang dirangkum dalam Rapor Pendidikan, kepala sekolah dan guru dapat mengetahui secara spesifik area mana yang perlu diperbaiki — apakah pada aspek literasi, numerasi, karakter siswa, atau justru pada kualitas lingkungan belajar itu sendiri. Informasi ini jauh lebih berguna dibandingkan sekadar nilai rata-rata ujian, karena langsung menunjukkan akar masalah yang bisa ditindaklanjuti dengan program konkret.

Selain itu, karena hasil AN dapat dibandingkan dari tahun ke tahun, sekolah juga bisa memantau efektivitas program perbaikan yang sudah dijalankan. Inilah yang membuat Asesmen Nasional menjadi instrumen penting dalam siklus perencanaan berbasis data di tingkat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah.

Peran Asesmen Nasional dalam Transformasi Pendidikan Indonesia

Kehadiran Asesmen Nasional menandai pergeseran budaya besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Jika sebelumnya banyak sekolah berorientasi mengejar nilai ujian sebagai tolok ukur keberhasilan, kini paradigmanya berubah menjadi sekolah yang menggunakan data untuk memperbaiki proses belajar secara berkelanjutan.

Transformasi ini terlihat dari beberapa hal:

• Sekolah tidak lagi hanya dinilai dari rata-rata nilai ujian akhir, tetapi dari keseluruhan mutu proses belajar-mengajar dan lingkungan sekolah.
• Guru didorong untuk memaknai hasil asesmen sebagai umpan balik, bukan sebagai bahan untuk melatih siswa mengerjakan soal (drilling).
• Pemerintah daerah kini memiliki basis data yang lebih akurat untuk merancang kebijakan pendidikan yang sesuai kebutuhan wilayahnya masing-masing.

Dengan kata lain, Asesmen Nasional bukan sekadar mengganti nama ujian, melainkan mengubah cara pandang seluruh ekosistem pendidikan Indonesia terhadap makna evaluasi itu sendiri.

Update Terbaru: Penyesuaian Kebijakan Asesmen Nasional dan TKA Mulai 2026

Memasuki tahun 2026, kebijakan Asesmen Nasional mengalami perubahan signifikan. Pemerintah melalui Kemendikdasmen menerbitkan Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2026 yang secara resmi mencabut dan menggantikan Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021, sekaligus menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Asesmen Nasional (AN).

Beberapa perubahan penting yang perlu diketahui:

1. Penyesuaian kebijakan penyelenggaraan TKA dan AN. Mulai 2026, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan penyelenggaraan TKA dan AN melalui regulasi baru. Penyesuaian tersebut mengatur hubungan pelaksanaan kedua asesmen dalam satu kerangka evaluasi pendidikan nasional, dengan tujuan menyederhanakan proses pelaksanaan dan mengurangi beban teknis maupun psikologis ganda bagi sekolah dan siswa — meskipun masing-masing instrumen, yaitu AKM, Survei Karakter, dan Sulingjar, tetap memiliki fungsi dan tujuan pengukuran yang berbeda satu sama lain.

2. Perubahan jenjang kelas peserta. Jika sebelumnya AN menyasar siswa kelas 5, 8, dan 11, mulai 2026 pelaksanaannya bergeser ke kelas akhir jenjang, yaitu kelas 6 (SD), 9 (SMP), dan 12 (SMA/SMK), agar penilaian lebih selaras dengan tahap akhir pembelajaran siswa.

3. TKA tetap bersifat opsional dan tidak menentukan kelulusan. Meski terintegrasi dengan AN, Kemendikdasmen menegaskan bahwa TKA tidak menjadi faktor penentu kelulusan siswa dari satuan pendidikan — prinsip dasar AN yang tidak berkonsekuensi individual tetap dipertahankan.

4. Pembaruan kerangka pengukuran karakter peserta didik. Regulasi terbaru memperbarui kerangka pengukuran karakter peserta didik melalui dimensi profil lulusan, sebagai bagian dari penyempurnaan kebijakan asesmen yang berlaku.

Perubahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menekan beban teknis dan psikologis ganda yang selama ini dirasakan siswa maupun sekolah ketika harus mengikuti dua rangkaian ujian nasional secara terpisah. Bagi sekolah dan operator yang ingin memahami perkembangan kebijakan ini secara lebih rinci, silakan simak perkembangan terbaru TKA dan AN tahun 2026, serta panduan kesiapan sekolah menghadapi perubahan sistem asesmen agar pelaksanaan di satuan pendidikan Anda berjalan lancar.

Mitos dan Fakta Asesmen Nasional

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Apa itu Asesmen Nasional? Asesmen Nasional adalah program evaluasi mutu pendidikan pada jenjang dasar dan menengah yang diselenggarakan pemerintah untuk memotret kualitas proses dan hasil belajar di satuan pendidikan, tanpa menilai kelulusan individu siswa.

2. Apakah Asesmen Nasional pengganti UN? Secara kebijakan, ya — AN menggantikan posisi UN sejak 2021. Namun secara konsep, keduanya berbeda karena AN tidak menilai individu siswa maupun menentukan kelulusan.

3. Apakah Asesmen Nasional menentukan kelulusan? Tidak. Hasil AN tidak digunakan sebagai syarat kelulusan, nilai rapor, atau alat seleksi siswa.

4. Apa tujuan Asesmen Nasional? Tujuan utamanya adalah mengukur literasi, numerasi, karakter siswa, serta kualitas lingkungan belajar untuk mendukung perbaikan pendidikan berbasis data.

5. Apa saja instrumen Asesmen Nasional? Tiga instrumen utamanya adalah Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar).

6. Apa beda AN dan ANBK? AN adalah program evaluasi pendidikannya, sedangkan ANBK adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk melaksanakan asesmen tersebut secara teknis.

7. Siapa peserta Asesmen Nasional? Peserta AN adalah sampel siswa yang dipilih acak sesuai jenjang untuk mengerjakan AKM dan Survei Karakter, serta guru dan kepala sekolah yang menjadi responden Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

8. Apa itu AKM dalam Asesmen Nasional? AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) adalah instrumen yang mengukur kemampuan literasi membaca dan numerasi siswa sebagai kompetensi dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

9. Apa hubungan AN dengan Rapor Pendidikan? Hasil Asesmen Nasional menjadi salah satu sumber data utama Rapor Pendidikan, yang digunakan sekolah dan pemerintah daerah untuk perencanaan perbaikan mutu pendidikan berbasis data.

10. Apakah sekolah swasta mengikuti Asesmen Nasional? Ya. Asesmen Nasional wajib diikuti oleh seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, pada jenjang dasar dan menengah, termasuk madrasah dan program kesetaraan.

11. Apakah TKA dan AN sekarang dilaksanakan bersamaan? Mulai tahun 2026, pemerintah menyesuaikan penyelenggaraan TKA dan AN dalam satu kerangka evaluasi pendidikan nasional, sesuai Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2026 dan Kepmendikdasmen Nomor 56 Tahun 2026 — meski masing-masing instrumen tetap memiliki fungsi pengukuran yang berbeda.

12. Apakah Asesmen Nasional wajib diikuti semua siswa? Tidak. AN menggunakan sistem sampling, sehingga tidak semua siswa menjadi peserta — hanya sejumlah siswa yang dipilih acak oleh pemerintah untuk mewakili populasi di sekolahnya.

13. Kapan Asesmen Nasional pertama kali dilaksanakan? Asesmen Nasional pertama kali dilaksanakan pada 2021 sebagai pengganti resmi Ujian Nasional.

14. Apakah Asesmen Nasional menggunakan komputer? Ya. Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer melalui infrastruktur ANBK yang dikelola oleh Kemendikdasmen.

15. Apakah hasil Asesmen Nasional bisa melihat nilai individu siswa? Tidak. AN dirancang untuk memotret mutu pendidikan pada level satuan pendidikan, bukan memberikan nilai individu seperti ujian sekolah pada umumnya.

16. Apa manfaat Asesmen Nasional bagi guru? Hasil AN memberikan data konkret bagi guru dan sekolah untuk memperbaiki strategi pembelajaran, melalui platform Rapor Pendidikan yang dapat diakses dan ditindaklanjuti secara berkala.

Referensi

1. Pusat Asesmen Pendidikan – Kemendikbud, Asesmen Nasional — https://pusmendik.kemdikbud.go.id/produk/kategori-asesmen-terstandar/page-asemen-nasional
2. Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud, Asesmen Nasional — https://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/asesmen-nasional
3. ANBK Kemdikbud, Asesmen Nasional 2025 — https://anbk.kemdikbud.go.id/
4. Rumah Pendidikan Kemendikdasmen, Tentang Asesmen Nasional — https://pusatinformasi.rumahpendidikan.kemendikdasmen.go.id/hc/id/articles/52442476714649-Tentang-Asesmen-Nasional
5. JDIH Kemendikdasmen, Peraturan Perundang-undangan (sumber utama regulasi Permendikdasmen No. 9 Tahun 2026) — https://jdih.kemendikdasmen.go.id/peraturan
6. Peraturan.go.id, Naskah Resmi Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendikbudristek No. 17/2021 — https://peraturan.go.id/files/Permendikdasmen-no-9-tahun-2026.pdf
7. Portal Resmi TKA Kemendikdasmen — https://tka.kemendikdasmen.go.id/
8. BBPMP Provinsi Jawa Timur, Tahun 2026 Bakal Jadi Titik Awal Perubahan di Sistem Penilaian Pendidikan di Indonesia — https://bbpmpjatim.kemendikdasmen.go.id/main/tahun-2026-bakal-jadi-titik-awal-perubahan-di-sistem-penilaian-pendidikan-di-indonesia/
9. Tempo.co, Kemendikdasmen Ubah Sejumlah Ketentuan TKA 2026 — https://nasional.tempo.co/read/2115853/kemendikdasmen-ubah-sejumlah-ketentuan-tka-2026-apa-saja
10. Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud, Rapor Pendidikan — https://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/rapor-pendidikan
11. Setjen Kemdikbud, Manfaat Rapor Pendidikan dalam Mendorong Kualitas Pendidikan di Indonesia — https://setjen.kemdikbud.go.id/berita-manfaat-rapor-pendidikan-dalam-mendorong-kualitas-pendidikan-di-indonesia.html