Bayangkan sebuah ruang kelas SMP di tahun 2015. Hanya segelintir sekolah di Indonesia yang berani mencoba sesuatu yang baru: mengganti lembar jawaban komputer (LJK) dan pensil 2B dengan layar monitor. Tahun itu, hanya 556 sekolah di seluruh negeri yang ikut serta dalam rintisan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sembilan tahun kemudian, ujian berbasis komputer bukan lagi eksperimen — ia menjadi standar nasional, dengan nama dan wajah baru: Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Faktanya sederhana namun signifikan: Ujian Nasional dalam bentuk lamanya sudah tidak ada lagi. Sejak 2021, ia digantikan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), dan kini pada 2025-2026, hadir TKA serta TPA (Tes Potensi Akademik) yang mewajibkan seluruh jenjang pendidikan — dari SD hingga SMA/SMK — menjalankan evaluasi akademik sepenuhnya lewat komputer, tanpa pengecualian.

Perjalanan dari UNBK ke TKA ini jarang diceritakan sebagai satu kesatuan. Kebanyakan artikel membahasnya terpisah-pisah: ada yang fokus ke sejarah UNBK, ada yang membahas ANBK, ada pula yang hanya menyoroti kebijakan TKA terbaru tanpa konteks. Padahal, ketika data-data ini dirangkai jadi satu garis waktu, terlihat jelas pola yang menarik — sebuah transformasi sistem pendidikan yang berjalan jauh lebih cepat daripada yang banyak orang sadari.

Artikel ini merangkum perjalanan tersebut secara utuh: dari rintisan kecil di 2015, lonjakan eksponensial di 2016-2017, transisi ke ANBK pasca-penghapusan UN, hingga kelahiran TKA yang mengubah lanskap evaluasi pendidikan nasional pada 2025-2026.

JEJAK PERJALANAN: DARI RINTISAN KECIL KE STANDAR NASIONAL

Siapa Penggagasnya, dan Sekolah Mana yang Menjadi Pionir?

Sebelum masuk ke data pertumbuhan, penting untuk menjawab pertanyaan yang jarang dijawab tuntas: siapa yang sebenarnya memulai semua ini?

Gagasan ujian berbasis komputer di Indonesia diperkenalkan pada 2014 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Anies Baswedan, yang menjabat sejak Oktober 2014. Namun sebelum menjadi kebijakan nasional, konsep dasarnya sudah dirintis lebih awal oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) sejak 2008, dalam bentuk model Computerized Adaptive Test (CAT) — cikal bakal teknis dari apa yang kelak menjadi UNBK.

Uji coba pertama UNBK tidak dilakukan di dalam negeri, melainkan di dua sekolah Indonesia di luar negeri: SMP Indonesia Singapura dan SMP Indonesia Kuala Lumpur (SIKL), yang dipilih karena kesiapan fasilitas komputer dan dukungan penuh dari perwakilan diplomatik Indonesia di kedua negara tersebut. Hasil uji coba ini dinilai menggembirakan, sehingga mendorong perluasan program ke dalam negeri pada tahun berikutnya.

Ketika UNBK mulai dirintis secara domestik pada 2015, provinsi Jawa Timur tercatat sebagai wilayah dengan jumlah sekolah peserta UNBK terbanyak, yakni 159 sekolah — jauh di atas provinsi lain manapun. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi pionir dalam adopsi ujian berbasis komputer di tingkat domestik, sebuah fakta yang jarang disebut dalam pembahasan sejarah UNBK secara umum.

Dari sisi teknis, platform yang digunakan pada masa awal ini adalah ExamBrowser, dikembangkan langsung oleh Kemdikbud (saat itu bernama Kemdiknas) sebagai alat sinkronisasi data soal dan peserta antara server lokal sekolah dengan server pusat. Sistem ini berjalan di atas infrastruktur virtual menggunakan VirtualBox dan Windows Server, dengan Google Chrome sebagai browser terkunci untuk mengakses halaman ujian berbasis web. Desain semi-online ini dipilih secara sengaja: soal dikirim dari server pusat secara online ke server lokal sekolah, namun siswa mengerjakan ujian secara offline di jaringan lokal — sebuah solusi cerdas untuk mengatasi keterbatasan bandwidth internet yang saat itu masih menjadi masalah besar di banyak daerah Indonesia.

Fase 1: Rintisan yang Nyaris Tak Terlihat (2014-2015)

Sebelum menjadi kebijakan nasional, ujian berbasis komputer di Indonesia dimulai sebagai proyek percontohan berskala sangat kecil. Pada 2015, pemerintah merintis UNBK dengan mengikutsertakan 556 sekolah saja, terdiri dari 42 SMP/MTs, 135 SMA/MA, dan 379 SMK, tersebar di 141 kabupaten/kota pada 29 provinsi termasuk sekolah Indonesia di luar negeri.

Angka ini penting untuk dipahami sebagai titik awal. Dari total puluhan ribu sekolah jenjang menengah di Indonesia saat itu, hanya segelintir yang punya infrastruktur — laboratorium komputer, jaringan internet stabil, dan tenaga teknis — untuk menjalankan ujian digital. UNBK pada fase ini lebih merupakan uji coba teknis ketimbang kebijakan yang matang.

Fase 2: Lonjakan Eksponensial (2016-2017)

Yang terjadi setelah masa rintisan inilah yang benar-benar mengejutkan. Pada 2016, jumlah sekolah peserta UNBK melonjak menjadi 4.382 sekolah — hampir delapan kali lipat dari tahun sebelumnya, terdiri dari 984 SMP/MTs, 1.298 SMA/MA, dan 2.100 SMK.

Namun lonjakan sesungguhnya terjadi setahun berikutnya. Pada 2017, jumlah sekolah peserta UNBK melonjak tajam menjadi 30.577 sekolah, terdiri dari 11.096 SMP/MTs, 9.652 SMA/MA, dan 9.829 SMK — pertumbuhan lebih dari 600% hanya dalam dua tahun sejak masa rintisan.

Apa yang mendorong lonjakan sedramatis ini? Salah satu kuncinya adalah kebijakan berbagi sumber daya (resources sharing) yang dikeluarkan Kemendikbud, yang mengizinkan sekolah dengan sarana komputer terbatas untuk menumpang pelaksanaan ujian di sekolah lain yang fasilitasnya lebih memadai. Kebijakan sederhana ini menghilangkan hambatan infrastruktur yang sebelumnya membuat sekolah-sekolah kecil dan di daerah tidak mampu ikut serta.

Jika digambarkan dalam kurva, pertumbuhan ini terlihat seperti tipikal kurva adopsi teknologi: fase rintisan yang lambat dan hati-hati, diikuti titik infleksi begitu hambatan struktural (dalam hal ini, keterbatasan perangkat) berhasil diatasi lewat kebijakan yang cerdas — bukan sekadar penambahan anggaran.

Fase 3: UN Dihapus, ANBK Menggantikan — Pergeseran Filosofi Evaluasi (2021)

Titik balik berikutnya terjadi bukan karena pertumbuhan angka, melainkan perubahan mendasar dalam cara pemerintah memandang evaluasi pendidikan. Ujian Nasional resmi dihapuskan melalui Surat Edaran Mendikbud Nadiem Makarim Nomor 1 Tahun 2021, dan kelulusan siswa sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dan guru.

Sebagai gantinya, hadir Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Perbedaannya bukan sekadar nama — ANBK dirancang untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan secara keseluruhan, bukan menilai kelulusan individu siswa, dengan tiga instrumen utama: Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) untuk literasi dan numerasi, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

Pergeseran ini mencerminkan perubahan filosofi yang cukup radikal: dari ujian yang menghakimi siswa secara individual, menjadi asesmen yang memotret kesehatan sistem pendidikan secara agregat. Hasil ANBK kini terintegrasi ke dalam Platform Rapor Pendidikan, digabungkan dengan data eksternal seperti Badan Pusat Statistik dan Dinas Kependudukan, untuk membantu sekolah dan dinas daerah merancang program perbaikan yang benar-benar sesuai kebutuhan lokal — tanpa harus menambah beban anggaran.

Namun transisi ini tidak berjalan mulus di semua wilayah. Tantangan kesiapan sarana teknologi dan konektivitas internet, terutama di daerah terpencil, tetap menjadi kendala nyata — sehingga pemerintah perlu menyediakan simulasi, gladi bersih, dan jadwal ulang bagi sekolah yang mengalami kendala teknis. Ini adalah pengingat penting bahwa di balik angka-angka pertumbuhan yang mengesankan, kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai.

Fase 4: Kelahiran TKA — Kembali ke Evaluasi Individual, Tetap Berbasis Komputer (2025-2026)

Fase terbaru dalam perjalanan ini membawa perubahan arah yang menarik. Pada 2025-2026, pemerintah menghadirkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) — sebuah sistem yang sebagian mengembalikan fungsi pelaporan capaian akademik individu siswa, yang sebelumnya hilang sejak UN dihapuskan pada 2021.

Kebutuhan ini muncul karena ketiadaan laporan capaian akademik individu yang terstandar menimbulkan masalah objektivitas ketika data rapor masing-masing sekolah digunakan untuk keperluan seleksi, misalnya penerimaan siswa baru atau seleksi masuk perguruan tinggi. Dengan kata lain, penghapusan UN pada 2021 menyelesaikan satu masalah (tekanan ujian yang berlebihan) namun memunculkan masalah baru (kurangnya tolok ukur objektif lintas sekolah).

Secara jadwal, TKA untuk jenjang SMA/SMK dilaksanakan pada November 2025, sementara untuk jenjang SD dan SMP — dengan nama Tes Potensi Akademik (TPA) — dijadwalkan pada Juli 2026, dan seluruh pelaksanaannya dirancang sepenuhnya berbasis komputer untuk semua jenjang. Ini artinya, sembilan tahun setelah UNBK dimulai sebagai proyek rintisan di 556 sekolah, sistem berbasis komputer kini menjadi format wajib untuk seluruh evaluasi akademik nasional, tanpa pengecualian.

2026: Apakah Semua Sekolah Sudah Menerapkan CBT?

Ini pertanyaan yang wajar muncul di tengah narasi keberhasilan adopsi CBT selama sembilan tahun terakhir — dan jawaban jujurnya adalah: belum sepenuhnya, meskipun tidak ada satu angka nasional tunggal yang secara resmi merangkum “berapa persen sekolah di Indonesia belum menerapkan CBT” hingga saat artikel ini ditulis.

Namun ada indikator kuat yang menunjukkan kesenjangan itu masih nyata. Dalam sistem ANBK, setiap sekolah wajib memilih status pelaksanaan antara “Mandiri” (menyelenggarakan asesmen dengan fasilitas sendiri) atau “Menumpang” (bergabung ke sekolah lain karena sarana dan prasarana belum memenuhi syarat) — kategori “menumpang” ini masih aktif digunakan hingga pelaksanaan ANBK 2025, sebuah tanda bahwa kesenjangan infrastruktur antarsekolah belum sepenuhnya tertutup meski sudah sembilan tahun sejak UNBK dimulai.

Demikian pula, sistem masih menyediakan dua moda pelaksanaan — daring (online) dan semi-daring (semi-online) — yang dirancang khusus agar sekolah dengan bandwidth internet terbatas tetap bisa berpartisipasi tanpa perlu koneksi berkecepatan tinggi. Keberadaan moda semi-daring yang tetap dipertahankan hingga kini menjadi bukti tidak langsung bahwa infrastruktur internet merata masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah wilayah.

Sebagai gambaran skala tantangan yang lebih luas, program Sekolah Rakyat — inisiatif pendidikan prioritas pemerintahan saat ini — menargetkan kesiapan infrastruktur digital di 93 sekolah pada Juli 2026, sementara survei internal Kementerian Sosial pada Juli 2026 terhadap 174 kepala Sekolah Rakyat menemukan hanya 18% yang menyatakan siap sepenuhnya menghadapi tahun ajaran baru, dengan 38% masih menghadapi kendala signifikan. Perlu digarisbawahi, data ini spesifik untuk program Sekolah Rakyat yang memang menyasar wilayah dan kelompok masyarakat kurang mampu — bukan gambaran rata-rata nasional untuk seluruh sekolah di Indonesia. Tetapi angka ini memberi konteks penting: bahkan di tengah momentum besar TKA yang mewajibkan CBT penuh, kesiapan infrastruktur di lapangan masih sangat bervariasi antarwilayah dan antarjenis sekolah.

Kesimpulannya, alih-alih mengklaim adopsi CBT sudah 100% merata, data yang tersedia justru menunjukkan realitas yang lebih jujur: kebijakan sudah mewajibkan CBT secara nasional, tetapi kesiapan infrastruktur di lapangan masih menjadi proses yang berjalan, bukan sesuatu yang sudah selesai.

Membaca Pola dari Sembilan Tahun Perjalanan

Ketika keempat fase ini dirangkai menjadi satu garis waktu, setidaknya tiga pola besar terlihat jelas:

Pertama, adopsi teknologi pendidikan di Indonesia mengikuti kurva eksponensial, bukan linear. Lonjakan dari 556 sekolah ke 30.577 sekolah hanya dalam dua tahun (2015-2017) menunjukkan bahwa begitu hambatan struktural utama — dalam hal ini keterbatasan perangkat komputer — berhasil diatasi lewat kebijakan yang tepat, adopsi bisa melesat jauh lebih cepat daripada proyeksi konvensional.

Kedua, filosofi evaluasi pendidikan nasional terus berayun antara individual dan sistemik. UNBK dan kini TKA berfokus pada capaian individu siswa, sementara ANBK di antara keduanya justru bergeser total ke evaluasi mutu sistem. Ayunan ini bukan tanda inkonsistensi kebijakan, melainkan proses pembelajaran kebijakan itu sendiri — pemerintah mencoba menyeimbangkan kebutuhan objektivitas individu dengan tujuan memperbaiki kualitas sistem secara keseluruhan.

Ketiga, infrastruktur digital tetap menjadi variabel penentu yang belum sepenuhnya terpecahkan. Baik di era UNBK maupun ANBK, tantangan konektivitas internet di daerah terpencil selalu muncul sebagai kendala berulang. Ini artinya, kesuksesan TKA ke depan akan sangat bergantung pada seberapa cepat kesenjangan infrastruktur ini bisa dipersempit, bukan semata pada kematangan soal atau sistem penilaiannya.

KENAPA KEBIJAKAN INI TERUS BERGESER?

Tiga transisi besar dalam perjalanan di atas — lonjakan 2016-2017, pergantian ke ANBK 2021, dan kelahiran TKA 2025-2026 — masing-masing punya pemicu yang berbeda, dan memahaminya membantu menjelaskan ke mana arah kebijakan berikutnya.

Lonjakan 2016-2017 dipicu oleh solusi kebijakan, bukan solusi anggaran. Alih-alih menunggu setiap sekolah punya laboratorium komputer sendiri, pemerintah memilih jalan pintas yang jauh lebih murah dan cepat: mengizinkan sekolah saling berbagi fasilitas lewat skema “menumpang”. Ini membuktikan bahwa hambatan adopsi teknologi pendidikan seringkali bukan soal teknologi itu sendiri, melainkan soal desain kebijakan yang menghubungkan sumber daya yang sudah ada.

Penghapusan UN 2021: Solusi yang Membawa Trade-off Baru

enghapusan Ujian Nasional pada 2021 sering diceritakan sebagai keputusan tunggal yang sederhana, padahal di baliknya ada pertukaran (trade-off) yang cukup rumit dan masih terasa dampaknya hingga kini.

Argumen di balik penghapusan UN cukup kuat: ujian yang menentukan kelulusan siswa secara individual mendorong sekolah untuk “mengajar demi ujian” (teaching to the test) alih-alih mengembangkan kompetensi secara utuh, sekaligus menimbulkan tekanan psikologis berlebihan pada siswa yang nilainya dipertaruhkan dalam satu momen ujian. ANBK dirancang untuk mengatasi ini dengan mengalihkan fokus dari penghakiman individu ke pemetaan mutu sistem pendidikan.

Namun keputusan ini membawa konsekuensi yang tidak sepenuhnya diantisipasi di awal. Tanpa Ujian Nasional, tidak ada lagi tolok ukur akademik yang seragam untuk membandingkan siswa antar sekolah — padahal rapor sekolah sendiri sulit dijadikan pembanding yang adil, karena standar penilaian antar sekolah (bahkan antar guru dalam satu sekolah) bisa sangat bervariasi. Celah ini terasa nyata ketika data rapor dipakai untuk keperluan yang sifatnya kompetitif, seperti penerimaan siswa baru jalur prestasi atau seleksi masuk perguruan tinggi, di mana orang tua dan sekolah kerap mempertanyakan objektivitas perbandingan antar-sekolah.

Dengan kata lain, penghapusan UN pada 2021 berhasil menyelesaikan satu masalah (tekanan ujian yang berlebihan) tetapi sekaligus memunculkan masalah baru (kurangnya tolok ukur objektif lintas sekolah) yang butuh waktu beberapa tahun untuk benar-benar terasa dan direspons lewat kebijakan berikutnya. TKA, pada dasarnya, adalah upaya menambal celah itu — mengembalikan fungsi pelaporan capaian individu yang objektif, tanpa sepenuhnya mengembalikan tekanan ujian bergaya lama yang jadi alasan UN dihapus sejak awal.

Kelahiran TKA pada 2025-2026, dengan begitu, bukan kemunduran ke era UN, melainkan hasil pembelajaran dari dua kebijakan sebelumnya. Ia mencoba mengambil sisi baik dari UNBK (data individu yang bisa dipakai untuk seleksi) dan sisi baik dari ANBK (berbasis komputer, dirancang mengurangi tekanan berlebihan), sambil menghindari kelemahan masing-masing.

Pola yang muncul dari ketiganya: kebijakan evaluasi pendidikan Indonesia berkembang lewat siklus coba-perbaiki (iterative policy-making), bukan cetak biru tunggal yang sempurna sejak awal. Setiap kebijakan baru pada dasarnya adalah respons atas trade-off yang tidak sepenuhnya terselesaikan oleh kebijakan sebelumnya.

APA ARTINYA INI BAGI SEKOLAH ANDA

Perubahan berturut-turut ini membawa konsekuensi konkret yang perlu diantisipasi sekolah, bukan sekadar dipahami sebagai catatan sejarah. Dampaknya menyentuh hampir semua lini: infrastruktur, guru, siswa, kepala sekolah, hingga orang tua.

Beban kesiapan infrastruktur bergeser dari opsional menjadi wajib. Status “Mandiri” vs “Menumpang” bukan sekadar formalitas administratif — ia menentukan seberapa besar kendali sekolah atas jadwal dan kelancaran ujian. Sekolah yang masih berstatus “menumpang” perlu menjadikan peningkatan infrastruktur komputer dan jaringan sebagai prioritas anggaran jangka menengah, mengingat kewajiban CBT penuh sudah tidak dapat dihindari mulai TKA 2025/2026. Ini bukan lagi soal “kapan sempat”, melainkan “seberapa cepat”, karena sekolah yang masih menumpang akan selalu bergantung pada jadwal dan kapasitas sekolah lain.

Siswa generasi TKA tidak punya kerangka acuan ujian kertas. Bagi siswa SD, SMP, dan SMA/SMK saat ini, ujian berbasis komputer adalah satu-satunya realitas yang mereka kenal. Kebiasaan mengerjakan latihan soal digital — termasuk navigasi antarmuka ujian dan manajemen waktu di layar — perlu dilatih jauh sebelum hari-H, karena kendala teknis sekecil apa pun (kursor tidak responsif, soal tidak ter-load) bisa memicu kepanikan yang tidak akan dialami siswa generasi ujian kertas.

Kepala sekolah menanggung keputusan yang jauh lebih strategis dari sekadar administratif. Memilih tetap “menumpang” atau berinvestasi menjadi “mandiri”, menentukan alokasi anggaran BOS untuk infrastruktur TI, dan mengomunikasikan perubahan ini ke guru maupun orang tua adalah keputusan yang berdampak jangka panjang — bukan sekadar mengikuti juknis tahun berjalan.

Orang tua perlu pemahaman yang jelas, bukan sekadar pemberitahuan. Bagi banyak orang tua yang dulu mengalami sendiri era Ujian Nasional, TKA adalah sistem yang asing. Sekolah yang proaktif menjelaskan bedanya — bahwa TKA bukan UN yang dihidupkan kembali, melainkan sistem baru dengan tujuan berbeda — akan lebih mudah mendapat dukungan orang tua saat masa transisi.

Pemilihan platform ujian menjadi keputusan strategis, bukan sekadar operasional. Karena kegagalan teknis saat ujian berlangsung punya konsekuensi langsung ke validitas hasil, sekolah perlu memprioritaskan platform ujian online CBT yang sudah teruji stabil dan mudah digunakan, di atas sekadar mempertimbangkan biaya termurah. Platform yang baik juga membantu guru menyusun bank soal HOTS lebih efisien, bukan sekadar memindahkan soal kertas ke layar.

Kesimpulan: Sembilan Tahun yang Mengubah Wajah Evaluasi Pendidikan Indonesia

Sembilan tahun setelah 556 sekolah memulai rintisan UNBK, ujian berbasis komputer bukan lagi soal “apakah sekolah siap”, melainkan “bagaimana sekolah beradaptasi” — karena baik TKA maupun ANBK ke depan akan terus mengandalkan CBT sebagai fondasinya. Beberapa arah yang layak diantisipasi:

Konvergensi menuju evaluasi yang lebih personal namun tetap berbasis data sistem. Ayunan filosofi antara evaluasi individual (UNBK, TKA) dan evaluasi sistemik (ANBK) kemungkinan akan terus berlanjut, tetapi kemungkinan besar akan makin terintegrasi — satu platform yang bisa menghasilkan data untuk kebutuhan individu siswa sekaligus pemetaan mutu sekolah secara bersamaan, tanpa sekolah perlu mengelola dua sistem terpisah.

Kesenjangan infrastruktur akan menjadi ukuran keberhasilan kebijakan berikutnya. Selama status “menumpang” dan moda semi-daring masih dibutuhkan, itu artinya masih ada pekerjaan rumah. Keberhasilan sesungguhnya dari transisi ke CBT penuh bukan diukur dari kewajiban di atas kertas, melainkan dari seberapa cepat kategori-kategori “pengecualian” ini menghilang dengan sendirinya.

Soal berbasis komputer akan makin bergerak ke arah adaptif, bukan sekadar digital. Cikal bakal Computerized Adaptive Test (CAT) yang dirintis Puspendik sejak 2008 — di mana tingkat kesulitan soal menyesuaikan kemampuan siswa secara real-time — kemungkinan akan makin banyak diadopsi seiring platform ujian semakin matang. Ini berbeda dari sekadar memindahkan soal kertas ke layar, dan berpotensi menghasilkan pengukuran kemampuan yang lebih presisi dengan jumlah soal yang lebih sedikit.

Peran vendor dan platform teknologi pendidikan akan makin sentral, bukan sekadar pendukung. Karena kegagalan teknis kini punya konsekuensi langsung terhadap validitas hasil ujian yang menentukan masa depan akademik siswa, pemilihan mitra teknologi bergeser dari keputusan operasional tahunan menjadi keputusan strategis jangka panjang — sekolah yang menjalin kemitraan jangka panjang dengan platform yang terus berkembang mengikuti perubahan kebijakan (dari UNBK ke ANBK ke TKA) akan lebih siap menghadapi perubahan berikutnya, apa pun bentuknya.

Sekolah yang mempersiapkan diri lebih awal akan punya keunggulan adaptasi. Pengalaman menunjukkan bahwa hambatan terbesar dalam adopsi CBT selama ini bukan pada kesiapan siswa, melainkan pada kesiapan infrastruktur dan platform teknis di baliknya — sehingga sekolah yang berinvestasi lebih awal pada sistem yang matang dan andal akan jauh lebih siap menghadapi perubahan kebijakan berikutnya.

Bagi sekolah, madrasah, dan lembaga pendidikan yang masih dalam proses transisi menuju sistem ujian digital, memahami perjalanan sembilan tahun ini penting — bukan hanya sebagai catatan sejarah, tetapi sebagai peta jalan untuk mengantisipasi arah kebijakan berikutnya. Sistem yang matang, andal, dan mudah digunakan menjadi kebutuhan mendasar, mengingat pengalaman menunjukkan bahwa hambatan terbesar dalam adopsi CBT selama ini bukan pada kesiapan siswa, melainkan pada kesiapan infrastruktur dan platform teknis di baliknya.

Sumber data: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pusat Asesmen Pendidikan (Puspendik), serta dokumentasi kebijakan resmi terkait UNBK, ANBK, dan TKA periode 2015-2026.